JATENGPOS.CO.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027 untuk merevitalisasi Alun-Alun Kembang Joyo. Pembenahan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi para pedagang kaki lima (PKL).
Rencana revitalisasi itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menerima audiensi para PKL Alun-Alun Kembang Joyo di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (10/11). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto, Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan, jajaran Forkopimda, serta perwakilan PKL.
Chandra menjelaskan, anggaran Rp3,5 miliar yang disiapkan pada 2027 akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang. Di antaranya jogging track, area kebugaran atau outdoor fitness, hingga air mancur yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana bermain air bagi anak-anak.
Menurutnya, penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadikan Alun-Alun Kembang Joyo sebagai destinasi wisata sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Dengan begitu, kawasan tersebut kembali ramai dan dapat menjadi tempat berkumpul sekaligus beraktivitas ekonomi bagi para pedagang.
“Kami lakukan ini supaya masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembang Joyo sebagaimana fungsi alun-alun yang sebenarnya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan melakukan kegiatan usaha di sana, sehingga kawasan ini bisa ramai kembali,” ujarnya.
Selain melakukan pembenahan fisik, Pemkab Pati juga berencana menghidupkan kembali berbagai kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Di antaranya Pasar Pagi dan Car Free Night yang nantinya akan dipusatkan di Alun-Alun Kembang Joyo.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menata keberadaan PKL yang dalam beberapa hari terakhir memadati kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati. Pemkab ingin aktivitas perdagangan lebih terpusat di lokasi yang telah disediakan, bukan di kawasan yang masuk zona merah atau dilarang untuk berjualan.
Untuk mendukung penataan tersebut, Satpol PP Kabupaten Pati akan dilibatkan dalam melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi mencakup aturan berjualan, lokasi yang diperbolehkan, larangan, hingga sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan.
Chandra menegaskan, para PKL yang selama ini berjualan di kawasan zona merah akan diarahkan untuk menempati Alun-Alun Kembang Joyo. Dengan demikian, penegakan peraturan daerah (Perda) dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang.
“Kita akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman PKL yang berada di zona merah. Kita arahkan supaya nantinya bisa berjualan di Alun-Alun Kembang Joyo. Dengan begitu, Perda juga bisa kita tegakkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penataan tersebut bukan bertujuan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah berupaya menyediakan lokasi alternatif agar para pedagang tetap bisa mencari nafkah dengan lebih tertib dan nyaman.
Menurut Chandra, pemerintah juga telah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL di kawasan yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi perdagangan. Karena itu, penertiban perlu dibarengi dengan solusi konkret yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Kita bukan tidak memberikan solusi. Justru kita memberikan solusi dengan meramaikan kembali Alun-Alun Kembang Joyo, supaya seluruh PKL bisa terkonsentrasi di sana dan tetap melakukan kegiatan ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan, pengembangan Alun-Alun Kembang Joyo berpeluang mendapatkan tambahan dukungan anggaran dari DPR RI sekitar Rp10 miliar. Jika dukungan tersebut terealisasi, anggaran pengembangan kawasan itu diharapkan semakin besar sehingga fasilitas dan daya tarik alun-alun dapat terus ditingkatkan.(Ida/rit)
