JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menang dalam pilkada di 14 provinsi. Dia mengapresiasi dukungan dari masyarakat.
“Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).
Hasto memaparkan 14 provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Hasto juga menyinggung kemenangan PDIP di wilayah lain.
Politikus kelahiran Yogyakarta ini juga mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah (Tapteng). Menurut JagaSuara, Masinton unggul dengan 54,03 persen dibanding Khaerul Kiyedi dengan raihan suara 45,97 persen.
Menurut Hasto, Masinton juga menjadi simbol perlawanan terhadap Jokowi dan rakyat memberikan dukungan besar pada Pilkada Tapteng 2024.
“Demikian pula di Tapanuli Tengah Pak Masinton yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan. Sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masinton bisa menangkan,” kata dia.
“Kemudian yang kedua, di Riau PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan Gubernur,” tambahnya.
Hasto lalu menyampaikan istilah ‘kandang banteng’ hendak direbut, lalu ‘banteng malah berkembang biak’. Dirinya lalu menyinggung hasil kemenangan Pramono Anung di Jakarta.
“Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera,” tuturnya.
“Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran,” imbuh Hasto.
Dia mengaku bersyukur PDIP memperoleh kemenangan meskipun demokrasi mengalami kegelapan akibat keterlibatan Polri dan pejabat sementara dalam pilkada serentak 2024.
“Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto kemudian mengungkap Pilkada Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian, lanjut dia, PDIP juga mampu memenangkan pilkada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunungkidul yang dalam sejarah selalu dikuasai Golkar.
Hasto bahkan mengungkap sosok Endah Subekti yang pernah melakukan perlawanan terhadap intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pas Pilpres 2024 RI, bisa menang Pilkada Gunungkidul.
“Saudari Endah Subekti, yang ketika pilpres dia yang melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi, ternyata rakyat Gunungkidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan saudari Indah Subekti,” lanjut dia.
Begitupula dengan daerah-daerah, seperti Papua Induk, yang berhasil dimenangkan oleh partai berlambang logo banteng tersebut meskipun ada intervensi dari aparat penegak hukum.
“Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk kita berhadapan dengan mantan Kapolda yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI,” jelasnya.
Oleh karena itu, berdasarkan rekapitulasi sementara, Hasto mengatakan, PDIP berhasil menang di 14 provinsi. Berbanding jauh dengan Pilkada sebelumnya yang hanya menang di 6 provinsi.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politik atas kekalahan paslon yang mereka usung di beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kekalahan Paslon yang diusung PDIP di Jawa Tengah yang selama ini terkenal sebagai kandang banteng.
“Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ucap Megawati.
“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jateng, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan sejumlah laporan dalam penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparat kepolisian demi tujuan politik elektoral.
Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan lagi mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan penting bahwa Aparatur Negara tidak netral bisa dipidanakan. (dtc/muz)
