JATENGPOS. CO. ID, SOLO-Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, berharap sebaiknya PDIP mengambil sikap oposisi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab menurutnya kekuasaan butuh penyeimbang untuk kepetintangan rakyat.
“Filing saja ya, PDI Perjuangan ini kan sudah terbiasa di luar pemerintahan, artinya sebagai penyeimbang. Kalau baik pasti didukung PDI Perjuangan. Namun kalau tidak baik pasti akan dikritisi sampai hal itu bisa bermanfaat dan rakyat bisa menikmati, ” katanya saat Podcast dengan JatengPosTV, 17 April 2024 di rumahnya di Solo.
Sebagai contoh menurutnya, waktu dirinya jadi walikota Solo. Waktu pemerintahan Surakarta, walikota dan wakil walikotanya dari PDI Perjuangan dan PDIP punya 30 kursi dari 45 anggota DPRD, saat itu pemerintah pusat membuat kebijakan yang keliru, tetap dia tentang.
“Namun ketika pemerintah pusat menaikkan PBB tanpa ada sosialisasi, kita sebagai pemenangnya pemilu dan punya walikota, saya minta dibatalkan. Itulah yang sebetulnya jalur idiologi yang sebenarnya. Lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau organisasi PDI Perjuangan sendiri, “tamba pria yang sering disapa Rudy itu.
Demikian juga nantinya di pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut Rudy sikap PDIP semestinya seperti itu.
” Jadi harapan saya PDI Perjuangan di luar pemerintahan, “jelasnya.
Namun begitu Rudy mengakui antara Prabowo dan Megawati tidak ada persoalan. Selain keduanya pernah maju bersama sebagai capres-cawapres tahun 2004, yang memulangkan Prabowo dari Yordania ke Indonesia waktu itu juga Megawati.
” Jadi kalau secara pribadi beliau berdua tidak ada persoalan. Kalau keduanya akan bertemu setelah Pilpres juga hal yang biasa. Sebab ketika ibu Megawati jadi presiden, beliau juga yang memulangkan pak Prabowo dari Yordania karena kewarganegaraanya tidak diakui di Indonesia waktu itu, “kata Rudy.
Rudy juga menyampaikan, seandainya kedua tokoh ini bertemu, juga belum tentu bisa dimaknai akan berkoalisi.
” Sebab kebiasaan ibu Ketua Umum (bu Mega), kalau sudah seperti ini, biasanya beliau lebih baik menjadi penyeimbang. Itu sudah terbukti 10 tahun ketika pak SBY menjadi presiden, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, “tutupnya.(jan)
