JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan penguatan dan ketangguhan usahanya melalui program “Bussines Continuity Plan”.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Eny Supartini di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa program BCP merupakan bagian kerja tim multipihak (pentahelix) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha.
“Kami berkomitmen mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha, khususnya dalam perencanaan keberlanjutan usaha di tengah ancaman bencana baik bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun bencana pandemi COVID-19 yang hingga kini belum usai,” katanya usai membuka kegiatan Fasilitasi Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana Bussines Continuity Plan.
Ia mengatakan Presiden RI telah memberikan beberapa kebijakan untuk meringankan beban para pelaku usaha UMKM seiring dengan adanya pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19, kata dia, tentunya telah menimbulkan dampak meluas pada para pelaku UMKM yaitu berusaha bertahan di tengah terpaan bencana.
“Para pelaku UMKM tetap harus bertahan namun di satu pihak bencana alam datang yang bisa berpengaruh terhadap sektor ekonomi,” katanya.
Eny menyebutkan sebanyak 40 pelaku UMKM berasal dari Pekalongan Raya (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang) yang dilibatkan pada program BCP.
Pada program BCP itu, kata dia, dimaksudkan mempersiapkan para pelaku UMKM agar menjadi lebih sadar, paham, dan siaga dalam menghadapi bencana baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan mental.
“Hal ini memang perlu butuh suatu strategi dan informasi baik dari Pemerintah Pusat, pemprov, dan pemda, swasta, dan masyarakat seperti apa konsep strateginya. Adapun dari BNPB adalah melalui BCP ini menjadi suatu strategi atau ‘guidance’ untuk para pelaku UMKM tetap bertahan dan mampu melakukan aktivitas usahanya sesuai protokol kesehatan,” katanya.
Ia menambahkan pertemuan ini bisa dijadikan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus untuk memperluas jejaring untuk mengetahui kebijakan baru yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya BCP ini sebagai guidance, mereka bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana itu datang. (fid/ant)
