JATENGPOS. CO. ID, TEGAL – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu 18 Februari 2026.
Huntara ini akan dibangun di atas lahan bengkok milik Pemerintah Desa Capar. Awalnya lahan yang disiapkan seluas 121.820 meter persegi, namun berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, area yang dinyatakan aman untuk dimanfaatkan seluas 42.720 meter persegi.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Affi Triato, melaporkan, jadwal pelaksanaan pembangunan huntara tercatat mulai 15 Februari 2026 hingga 15 Maret 2026.
“Lahan tersebut direncanakan dapat digunakan untuk kurang lebih 500 unit huntara tipe 24/36 dari total 900 rumah yang terdampak,” ujarnya.
Rencananya, huntara ini terbagi menjadi beberapa blok hunian. Berdasarkan data di papan proyek, total direncanakan 456 unit hunian sementara yang tersebar dalam 38 blok. Setiap blok terdiri atas 2 hingga 5 unit bangunan modular.
Dipaparkan Affi, pembangunan huntara menggunakan konsep Modular Lite yakni sistem konstruksi prefabrikasi inovatif yang lebih ringan, ringkas, dan praktis. Bangunan tersebut dirancang untuk pemasangan cepat tanpa memerlukan alat berat.
Adapun fasilitas penunjang (PSU) yang disiapkan meliputi jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial berupa masjid atau mushola.
“Pembangunan masih tahap perataan lahan, dengan target seluruh unit siap huni sebelum Lebaran,” kata Affi.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menekankan agar huntara tidak hanya sekadar tempat tinggal sementara, tetapi benar-benar layak dan mengurangi beban psikologis warga.
“Saya ingin fasilitas umum di huntara ini dibuat detail dan manusiawi. Kalau perlu, bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga mesin cuci bersama, agar warga tidak semakin terbebani,” tegasnya.
Ia menilai warga yang kehilangan rumah tidak boleh kembali menghadapi kesulitan baru di tempat pengungsian.
“Jangan sampai mereka sudah kehilangan rumah, lalu ditempatkan di hunian sementara dengan banyak kekurangan,” ujarnya.
Luthfi juga meminta pendataan penghuni dilakukan secara cermat, terutama bagi keluarga rentan seperti perempuan kepala keluarga atau keluarga yang ditinggal merantau.
“Kita harus memilah keluarga yang benar-benar rentan. Saat pemindahan dari pengungsian ke huntara, datanya harus jelas supaya tidak menimbulkan persoalan sosial,” katanya.
Selain percepatan huntara, Luthfi meminta agar perencanaan hunian tetap (huntap) segera disusun karena masa transisi tidak boleh terlalu lama.
“Segera siapkan rencana hunian tetap. Prinsipnya, huntap harus membuat warga mandiri, bukan sekadar memindahkan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan hunian tetap harus mempertimbangkan mata pencaharian dan kondisi sosial ekonomi warga, agar kehidupan mereka dapat pulih secara berkelanjutan.
Sebagai informasi, bencana tanah gerak yang terjadi di daerah tersebut pada 2 Februari 2026 itu mengakibatkan sekitar 900 rumah terdampak dan ratusan kepala keluarga harus mengungsi. Pemerintah menyiapkan huntara sebagai solusi transisi sebelum pembangunan hunian tetap. (ucl)
