Pelindo Kerjasama dengan Kejati Jateng untuk Penanganan Masalah Hukum

Hambra, Wadirut PT Pelindo dan Andi Herman, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penandatanganan kerjasama di Semarang, Selasa (28/6).

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – PT Pelindo Regional 3 bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melakukan perjanjian kerjasama untuk Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Semarang, Selasa malam (28/6/2022).

Wakil Direktur Utama PT Pelindo, Hambra  menjelaskan, Pelindo dengan Kajati telah meneken nota kesepahaman untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas melalui pendampingan penyelesaian masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian Pelindo akan lebih fokus untuk mengurus bisnis tanpa terbebani masalah-masalah hukum karena sudah ditangani oleh pihak kejaksaan” ungkapnya usai melakukan penandatanganan perjanjian.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Andi Herman mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri Pelindo dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. “Agar teman-teman di Pelindo tidak terbebani oleh hal-hal yang bersifat problematika hukum karena skill nya memang ada di jaksa pengacara negara,” katanya.

“Selanjutnya kita ingin membuat tata kelola dari aspek hukum ini bisa kita pastikan bahwa itu sudah melalui proses-proses yang prosedural sehingga jika terjadi resiko-resiko kerugian itu memang murni masalah bisnis karena aspek yuridisnya sudah terpenuhi.” Jelas Andi Herman

Andi Herman juga menambahkan bahwa jaksa pengacara negara juga akan membantu penyelesaian secara hukum tentang masalah aset-aset Pelindo yang dikuasai pihak ketiga serta aset pelindo yang dituntut oleh pihak ketiga. Namun untuk masalah berkaitan dengan penguasaan aset ini di wilayah Jawa Tengah belum ditemukan. “Tahap awal ini kita akan membantu dalam hal advokasi terhadap perjanjian-perjanjian bisnis atau hal lain yang terkait masalah hukum untuk mempersempit atau mencegah resiko-resiko hukum yang akan timbul,” tambahnya.

Sementara itu Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan pihaknya bersyukur proses kolaborasi ini bisa terwujud. Menurutnya sebagai perusahaan milik negara yang mengemban amanah sebagai salah satu penggerak logistik nasional pihaknya memerlukan berbagai terobosan salah satunya adalah pendampingan hukum dari kejaksaan, hal tersebut sebagai upaya perusahaan dalam menjaga perusahan tetap bisa menjalankan lini usaha sesuai aturan dan tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku.

“kami bersyukur perjanjian kerjasama ini bisa terwujud sehingga menjadikan kami perusahaan negara yang terus dituntut melakukan percepatan bisnis bisa tetap menjalankan inovasi dan akselerasi bisnis yang sesuai dengan GCG dan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku melalui pendampingan dari rekan-rekan kejaksaan mengingat perkembangan bisnis saat ini sangat cepat dan dinamis” Pungkas Ardhy Wahyu Basuki Regional Head 3 Pelindo (prast.wd/biz/sgt)