JATENGPOS.CO.ID. KENDAL– Menuju Kendal Mandiri di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Kendal merencanakan segala pembangunan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal itu sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kendal.
Bupati Kendal dr Mirna Annisa mengatakan untuk mendukung pencapaian prioritas dan target pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Kendal tahun 2019, maka perlu memperhatikan arah kebijakan dan isu-isu strategis.
“Baik pada penyelenggaraan pemerintahanan yang menitiberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, penurunan kemiskinan maupun penurunan penggangguran. Pembangunan infrastruktur harus terselesaikan, selain itu peningkatan perekonomian rakyat juga harus menjadi fokus,” paparnya usai Musrenbang Kab. Kendal, belum lama ini.
Menurutnya, kegiatan Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 atau tahun keempat di masa kepemimpinanya pada RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016-2021.
Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019, kedepan harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kendal. “Dengan demikian alokasi akan lebih efektif dan tepat sasaran, serta menjadi stimulan bagi peningkatan kesdejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” tutur Bupati Mirna.
Diungkapkan saat ini geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan hal itu, maka peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mudah.
“Saat ini banyak bermunculan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditengah-tengah masyarakat. Sebagai pendukungnya, kami mempersiapkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur seperti tempat pemasaran bagi mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, H Prapto Utono S.Sos mengatakan yang menjadi alasan penempatan peningkatan perekonomian rakyat direncanakan pada tahun 2019 dikarenakan agar semua desa siap dengan pembangunan inftastruktur didaerahnya.
“Sejak Desa menerima ADD (Alokasi Dana Desa) dari pemerintah pusat pada tahun 2015. Harapannya dengan rentang waktu tersebut agar masing-masing desa siap dengan infrastruktur dan Bumdesnya. Sehingga di tahun 2019 mendatang mereka sudah siap dalam peningkatan perekonomian rakyat,” terangnya.
Sekda Kendal Moh. Toha menambahkan tujuan Musrenbang adalah untuk mengakomodir masukan dalam rancangan RKPD tahun 2019 yang memuat prioritas pembangunan daerah. “Sehingga tersusun dokumen rancangan RKPD Kabupaten Kendal 2019 dan rancangan rencana kerja perangkat kerja yang mengarah kebijakan, prioritas pembangunan serta daftar rencana kegiatan,” imbuh dia. (via/muz)
