Pemkot Semarang dan KemenPUPR Bangun Proyek SPALD-T

BERSAMA : Pemerintah Kota Semarang melakukan audiensi dengan tim Asian Development Bank (ADB) terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan di Semarang, Selasa (28/5/2024).

JATENGPOS.CO.ID,  SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang melakukan audiensi dengan tim Asian Development Bank (ADB) terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan di Semarang, Selasa (28/5/2024).

Proyek ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Semarang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan sanitasi air limbah IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah).

Kerja sama tersebut bernama Citywide Inclusive Sanitation Project yang merupakan program dari Asian Development Bank (ADB).

ADB menggelontorkan bantuan pinjaman sebesar 400 juta USD untuk pembangunan SPALD-T di tiga kota yaitu Semarang, Pontianak, dan Mataram.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, ini merupakan salah program dari Asian Development Bank terkait dengan kegiatan sanitasi project.

Mbak Ita, sapaannya menyebut, bantuan loan atau pinjaman dari ADB sebesar 400 juta USD yang nantinya didistribusikan ke tiga kota. Namun paling besar untuk Kota Semarang sebesar 201 juta USD.

“Alhamdulillah sudah dilakukan penyusunan dokumen-dokumen mulai April kemarin. Kemudian bulan Juni sudah dilakukan proses lelangnya. Diharapkan di tahun 2025 sudah dilakukan pembangunan fisik atau groundbreaking,” kata Mbak Ita di Situation Room (Sitroom) Balai Kota Semarang.

Menurutnya, pembangunan SPALD-T ini meliputi pemipaan sepanjang 111,6 kilometer (km). Kemudian, pelayanan akan mengcover 688 ribu jiwa. Tetapi tahap awal pilot project akan mencakup 4.352 unit.

Pembangunan SPALD-T ini adalah salah satu upaya peningkatan capaian sanitasi aman yang tertuang dalam RPJMN. Sistem yang dilakukan SPALD-T adalah dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Memang, lanjut Mbak Ita, akan ada beberapa tahapan yang sudah diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, di antaranya penyusunan peraturan daerah (perda) tentang limbah domestik. Selain itu, dampak sosial terhadap pembangunan ini juga sudah dipikirkan, misalnya pembebasan lahan.

Pada tahun 2021, Pemkot Semarang telah melengkapi dokumen LARAP, AMDAL, dan DED jalan masuk. Selanjutnya tahun 2022, Naskah Akademik Kelembagaan dan Pembebasan Lahan berhasil diselesaikan.

Kemudian tahun 2023, dilakukan menandatangani Nota Kesepakatan Wali kota Semarang dan Direktur Sanitasi dan mengesahkan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hanya saja, karena ada perubahan jalur, akan ada adendum untuk amdal.

“Nantinya project ini akan selesai secara bertahap dari 2024 sampai 2030,” papar Mbak Ita.

Tak hanya itu, nantinya juga perlu ada beberapa perizinan dan koordinasi dengan beberapa stakeholder karena perpipaan nanti akan bersinggungan dengan jalur kereta, jalur gas, dan lain-lain.

“Memang perlu tindak lanjut terkait publik campaign, jadi bagaimana program ini perlu sosialisasi terus menerus. Bahkan tim ADB harus berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemkot Semarang dari jajaran tertinggi sampai tingkat kelurahan,” sebut dia.

Proyek ini harus terintegrasi, lanjut Mbak Ita, jangan sampai tumpang tindih dalam proses pembangunan pemipaan.

“Ada BBWS yang mau menormalisais Kali Sringin dan Kali Tenggang. BPJN akan melakukan perbaikan drainase dan jalan. PGN ada jalur gas, KAI ada listrik untuk sinyal. Sehingga, akan bersinggungan. Diperlukan bagaimana kolaborasi agar tidak tumpang tindih dan lancar,” paparnya.

Dirinya bahkan meminta dinas terkait untuk menyiapkan anggaran termasuk perbaikan infrastruktur pasca proyek ini selesai.

“Jangan sampai proyek selesai tapi tidak ada anggaran untuk perbaikan. Ada Bappeda, DPU, DLH, Kominfo, Perkim, termasuk PDAM. PDAM akan jadi operator. Harus ada sinkronisasi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kuswara mengatakan, ada 13 kelurahan di empat kecamatan yang akan menjadi lokasi SPALD-T.

Empat kecamatan tersebut yaitu Semarang Tengah, Semarang Timur, Kecamatan Semarang Selatan, dan Genuk. Sedangkan, lokasi IPAL berada di Banjardowo.

“Ini project untuk sanitasi air limbah IPAL (instalasi pengolah air limbah) yang nantinya ada satu lokasi di Banjardowo. Kemudian ada saluran sepanjang 111,6 km itu dari rumah penduduk sampai ke IPAL di Banjardowo tersebut,” ujar Kuswara.

Dia menyebut, lokasi ini sengaja dipilih karena daerah itu memang menjadi prioritas setelah melalui kajian dari ADB dan Pemerintah Kota Semarang.

“Daerah-daerah yang memang perlu segera dalam penangan limbah. Ini jadi prioritas daerah yang perlu penanganan segera untuk limbah,” jelasnya.

Menurutnya, saluran IPAL komunal lebih jelas dikontrol dibanding IPAL individu. IPAL komunal tidak disimpan di rumah namun langsung dialirkan ke saluran IPAL. Ini mengurangi potensi pencemaran.

“Kalau IPAL komunal itu kan dari rumah tidak disimpan di rumah, namun langsung disalurkan sampai ke IPAL itu sendiri. Sehingga menghilangkan potensi potensi pencemaran,” jelasnya.

“Hal ini karena individual itu harus dikuras rutin setiap berapa tahun. Kalau ini kan langsung ada IPAL jadi tidak perlu pengurasan. Yang paling penting adalah meminimalisir terjadinya pencemaran air limbah domestik,” bebernya.

Pengolahan IPAL di Banjardowo, kata Kuswara, akan menggunakan teknis dan teknologi khusus, sehingga air buangannya layak dibuang ke badan sungai dan tidak mencemari lagi sungai-sungai di Kota Semarang.

“Jadi nanti diolah, hasil olahannya akan dialirkan ke badan sungai dan sudah layak sesuai peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya. (sgt)