Beranda Jateng Pemprov Harus Prioritaskan Penanganan Rob di 6 Kabupaten/Kota

Pemprov Harus Prioritaskan Penanganan Rob di 6 Kabupaten/Kota

24
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso.

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diminta memprioritaskan penanganan rob di 6 kabupaten/kota yang mengakitbatkan lebih dari 12 ribu warga masyarakat terdampak.

Prioritas itu harus tercermin dalam kebijakan anggaran maupun dalam hal koordinasi lintas sektor, karena rob ini sudah terjadi menahun dan semakin parah.

Hal itu di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD P Jawa Tengah, dalam monitoring penanggulangan rob wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak. “Kebijakan anggaran pemprov dalam masalah rob ini masih terlihat setengah-setengah, jauh dari ideal, berbeda jauh saat pemprov mencanangankan tahun infrastruktur jalan dan jembatan beberapa tahun lalu,” ugap Hadi Santoro.

Dalam catatan politisi PKS ini, dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turun penanggulangan tanggul pantai maupun perbaikan saluran di daerah rob anggarannya tidak pernah lebih dari 50 miliyat untuk seluruh Jawa Tengah.

“Idealnya untuk tiap tahun minimal 175 milyar. Meliputi perbaikan tanggul pantai, perbaikan saluran, serta perbaikan sistem pompa di Jawa Tengah. Kita belajar dari Kota Semarang, ketika koordinasi lintas OPD dan Instansi berjalan, dana disupport ternyata sangat terasa pengurangan dampaknya, menurun drastis cakupan wilayahnya” lanjutnya.

Hadi mendesak ini jadi prioritas 2021 baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Demak khusunya Sayung, penanganan permanen realisasi Seksi 1 Tol, Pekalongan sesuai Perpres 79/2019 penangangan rob terintegrasi Percepatan Ekonomi Brebres – Kendal, tinggal serius atau tidak payung hukumnya sudah ada,” tegasnya.

Kondisi tahun ini menurut Hadi memang sangat memprihatinkan karena akibat refocusing untuk penanganan Covid 19 & rasionalisasi tahun anggaran 2020 anggaran Dinas PSDA untuk penanganan rob tinggal kurang lebih 25% dari anggaran direncanakan. Sehingga praktis hanya untuk menenuhi kebutuhan rutin dan darurat bencana, belanja modal terkena kena rasionalisasi.

“Bencana rob ini juga akan memicu potensi tranmisi lokal, karena muncul kerumunan. Protokoler susah diterapkan, untuk berdiam dirumah juga susah. Makanya perubahan anggaran, berharap untuk penanganan rob anggarannya dapat dikembalikan agar minimal ada tindakan kedaruratan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPBD Jawa Tengah (Jateng) melaporkan ada enam daerah di wilayah Jateng mengalami banjir rob dengan ketinggian mencapai 60 cm. Wilayah paling terdampak banjir rob adalah Demak dengan sembilan desa terendam.

Dalam keterangan tertulisnya, Plt Kepala BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan enam daerah terdampak banjir rob itu adalah Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Brebes.(udi)