Beranda Headline Pemprov Jateng akan Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Jateng akan Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor

36
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Propinsi Jawa Tengah tentang Revisi Perda 7 Tahun 2017 Agung Budi Margono

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengajukan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan merubah /menurunkan CC serta menaikan tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Propinsi Jawa Tengah tentang Revisi Perda 7 Tahun 2017 Agung Budi Margono, ajuan perubahan tersebut telah diajukan dalam sidang paripurna tanggal 3 Juni 2020. Ajuan Perubahan Ke-2 atas Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

“Rencana revisi perda ini prosesnya sudah sangat panjang. Sebelum ada musibah Covid-19 sudah ditetapkan dalam Prolegda 2020 melalui pembahasan panjang Bapemperda dan eksekutif. Saat ini sudah sampai di DPRD, insya allah kita bahas sesuai kondisi kekinian” katanya.

Agung menjelaskan ada dua alasan pemerintah provnsi mengajukan revisi perda ini Yakni ketimpangan tarif kendaraan pribadi antar provinsi dan upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan kendaraan bermotor

“Empat provinsi di Jawa sudah lebih tinggi dari Jawa Tengah. DKI Jakarta 2 persen sejak 2015, Jabar, Jatim , Banten 1,75 persen sejak 2013, sedangkan kita masih 1,5 persen. Selain itu perlu ada pembatasan penggunaan roda dua di Jateng,” lanjutnya.

Agung menambahkan substansi dari revisi perda rersebut menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Selain itu menurunkan CC kendaraan yang terkena pajak progresif kepemilikan dari 200cc menjadi 150cc dan menaikkan besarannya sebesar 0,25 persen disetiap kategori.

Asumsinya ada 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng, dengan rincian dibawah 150 cc 8,1 Juta, antara 150-200 cc ada 1,1 juta dan diatas 200cc sebesar 109 ribu kendaraan. Kenaikan pajak yang akan terkumpul dari masyarakat sebanyak 300 M.

“Semua masih dalam bentuk draf, kami mohon masukan dari seluruh masyarakat, tentang substansi revisi maupun waktu revisi,” lanjutnya.

Pemprov dan DPRD menurut Agung saat ini sadar betul dengan kondisi masyarakat yang sedang terdampak ekonominya akibat covid 19.

“Kami sadar kondisi ekonomi sedang tidak baik, bahkan kami sedang menyiapkan APBD 2021 berupa APBD pertolongan, karenanya kami mohon masukan dari masyarakat,” tambahnya.(udi)