JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Anggota Komisi C DPRD Jateng Yahya Haryoko menyarankan Pemprov Jateng lebih kreatif untuk menggali Potensi Pendapatan Daerah (PAD). Pasalnya, PAD Jateng selama ini masih mengandalkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, sekarang ini masih banyak penunggak PKB di Jateng.
“Pajak punya permasalahan sendiri yakni masih tingginya penunggak PKB. Jadi sangat ironis kalau Pemprov Jateng masih mengandalkan PKB,” katanya dalam Prime Topic DPRD Jateng di Hotel Quest, Semarang, Selasa (20/2), dengan tema Mengawal PAD di Tahun Politik.
Disampaikannya, pemprov dapat mengoptimalisasi pendapatan BUMD dalam rangka menaikkan PAD.
“Pemerintah punya banyak BUMD, salah satu yang potensial yakni Bank Jateng. Selain itu, BPR BKK yang berpotensi menyumbang PAD. Dengan cara optimalisasi BUMD itu, pemerintah tidak selalu bergantung pada sektor pajak,” jelasnya.
Soal perolehan PAD di Tahun Politik, menurut dia, kepala daerah yang maju dalam pilgub tetap harus memerhatikan target PAD. Karena, bisa saja target itu tak tercapai akibat kepala daerah mengabaikannya.
“Bisa jadi tidak diperhatikan karena terlalu sibuk dengan kegiatan pemilihannya,” ujarnya.
Ia berharap persoalan PAD itu dapat dikawal bersama sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Untuk itu, sumber-sumber pendapatan pun perlu ‘dijaga’ agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ikut dalam pesta demokrasi pada tahun ini.
“Patut diakui, tahun ini merupakan closing kerja pemimpin yang telah menjabat selama 5 tahun. Oleh karena itu, APBD tersebut perlu dikawal bersama,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola & Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Edy S Bramantyo mengakui PKB masih menjadi sumber utama pendapatan. Pada 2018 ini, ditargetkan sekitar Rp 12 triliunan dari PKB.
“Kami optimis tercapai karena kami sudah sepakat target itu bisa tercapai pada bulan 11,” kata Edy, mewakili Pemprov Jateng dalam acara dialog itu.
Mengenai pencapaian PAD di Tahun Politik, menurut Edy, hal tersebut tidak akan mengganggu proses realisasi target PAD. “Kami nggak akan masuk ranah politik. Kinerja kami tetap konsentrasi pada profesionalisme,” tegasnya. (ahm)