JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyetujui rencana uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka tujuh sekolah di Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Kota Tegal saat pandemi COVID-19.
“Tiga daerah yang akan menggelar sekolah tatap muka sudah mempersiapkannya dengan baik. Regulasi, pemenuhan sarana prasarana dan simulasi juga sudah dilakukan,” kata Ganjar di Semarang, Rabu.
Terkait dengan uji coba sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan pada awal September 2020 itu, Ganjar meminta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng menerjunkan tim untuk melakukan supervisi.
Ganjar mengaku sudah melihat sendiri video tentang simulasi sekolah tatap muka di tiga daerah itu dan yakin semuanya bisa berjalan dengan baik.
“Yang saya wanti-wanti itu soal transportasinya, dari mereka berangkat sampai pulang. Tadi ada inovasi, sekolah bekerja sama dengan angkutan desa, diatur dan dimanajemen dengan baik. Kalau sarana prasarana saya lihat sudah siap, tinggal manajemen pelaksanaannya yang perlu diawasi,” ujarnya.
Apabila uji coba sekolah tatap muka ini berjalan lancar, lanjut Ganjar, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan, namun apabila ada yang kurang akan dievaluasi.
“Kita lihat nanti seperti apa, kalau lancar ya kita tambah, kalau kurang harus dievaluasi,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Jateng Padmaningrum menambahkan tujuh sekolah yang ditunjuk melakukan uji coba sekolah tatap muka adalah SMAN 1 Parakan dan SMKN 1 Temanggung, SMAN 2 dan SMKN 2 Wonosobo, SMAN 2 dan SMKN 2 Kota Tegal dan satu SMA swasta di Tegal, yakni SMA Pius.
“Ini baru uji coba, bukan sekolah seperti biasanya. Jadi sebelum uji coba itu, semua sekolah yang ditunjuk sudah melakukan simulasi, menyediakan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, menggelar rapat dengan orang tua siswa dan lainnya,” ujarnya.
Setiap sekolah yang menggelar uji coba sekolah tatap muka itu dibatasi jumlah siswanya sepertiga atau maksimal separuh dari jumlah siswa per kelasnya dan jam belajar di sekolah juga dibatasi, yakni maksimal 4 jam per “shift”.
“Kami juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai siswa berangkat hingga pulang. Untuk transportasi, jika ada siswa yang tidak memiliki kendaraan, maka kami meminta sekolah bekerja sama dengan angkutan desa atau angkutan di daerah setempat, dengan juga membatasi jumlah siswa dan kebersihan angkutan itu,” katanya. (fid/ant)
