JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Rapat Paripurna DPRD Jateng secara virtual tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jateng 2019 kembali dilanjutkan pada Jumat (12/6). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quaty Abdulkadir Alkatiri dan Hery Pudyatmoko itu mengagendakan Tanggapan dan Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam sambutan pembukanya, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jateng pada 29 Maret 2020 lalu. “Agenda Rapat Paripurna kali inii adalah tanggapan dan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019,” kata Legislator PKS itu.
Mengawali tanggapannya, Gubernur Ganjar Pranowo menguraikan soal pertumbuhan ekonomi 2019 yang mencapai sebesar 5,41% lebih baik dibanding 2018 sebesar 5,31% atau lebih tinggi dari nasional sebesar 5,02%.
Adapun Indeks Gini Jateng 2019 yaitu 0,358 atau naik sedikit dari 2018 sebesar 0,357 namun masih lebih baik dari nasional sebesar 0,380.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terakhir seraya memperbaiki Indeks Gini ini dilakukan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyebar ke seluruh sektor pembangunan dan merata kepada semua golongan pendapatan serta memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Terkait dengan inflasi 2019, tercapai sebesar 2,81% lebih baik dibanding pada 2018 sebesar 2,82% atau masih lebih tinggi dari inflasi nasional yang 2,72%. “Upaya untuk menjaga laju laju inflasi itu dilakukan antara lain dengan menjaga kelancaran distribusi ketersediaan dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga ekspektasi positif dari masyarakat,” kata Ganjar.
Soal kemiskinan, pada 2019 angkanya sebesar 10,58% menurun dibanding pada 2018 sebesar 11,19%. Jumlah penurunan penduduk miskin di Jateng sebanyak 188.000 jiwa itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan yaitu 21,16% dari total jumlah penurunan penduduk miskin yang ada di Indonesia sebanyak 888.000 jiwa. Untuk mengantisipasi potensi munculnya masyarakat miskin baru akibat Covid-19 telah dilakukan refocusing dan realokasi program dan anggaran jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi masyarakat terkait dengan UMKM, dan program padat karya.
“Memang, ini yang sedang kita siapkan. Kami memprediksi kemungkinan akan terjadi peningkatan angka kemiskinan sekaligus pengangguran sehingga kami konsentrasi untuk mengantisipasinya,” tegasnya.
Tingkat pengangguran terbuka 2019 sebesar 4,49% menurun dibanding pada 2018 sebesar 4,51% dan lebih baik dari nasional sebesar 5,828%. “Saran-saran terkait dengan upaya untuk membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran akan menjadi perhatian kami, terutama menciptakan kewirausahaan dan cara-cara untuk mengajak mereka bisa menjadi seorang wirausaha,” katanya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jateng 2019 sebesar 71,73 atau naik jika dibanding pada 2018 lalu sebesar 71,12. Upaya meningkatkan IPM itu dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan program bidang kesehatan pendidikan dan ekonomi. Sedangkan untuk mengembangkan dan memajukan potensi unggulan Jateng antara lain dilakukan pengembangan klaster UMKM pada 241 klaster, One Village One Product sejumlah 245 produk, pengembangan kawasan agropolitan dan hortikultura, dan pengembangan kawasan dan desa wisata.
“Termasuk, memfasilitasi penyusunan dan pengembangan profil investasi berbasis potensi unggulan daerah di 35 kabupaten/ kota,” tandasnya.
Khusus pendapatan daerah, Gubernur menguraikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar 14,437 triliun atau 99,65% dari target sebanyak Rp 14,448 triliun dan mengalami kenaikan sebesar Rp 726,07 miliar dibanding pada 2018 yang besarnya Rp 13,711 triliun. Komponen PAD yang tidak mencapai target adalah BBNKB sebesar Rp 3,414 triliun atau 99,16% dari target 3,443 triliun akibat penurunan daya beli masyarakat sehingga penjualan mobil mengalami penurunan 10,8% dari tahun sebelumnya, Pajak Rokok sebesar Rp 1,979 triliun atau 92,91% dari target Rp 2,130 triliun disebabkan kebijakan mengalihkan sebagian untuk iuran BPJS, dan terakhir Retribusi Jasa Umunm Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 21,67 miliar atau 71,81% dari target Rp 30,18 miliar disebabkan penurunan jumlah pasien dan tertundanya pembayaran klaim BPJS.
Mengenai kinerja BUMD, Gubernur menjelaskan, kinerja keuangannya meningkat dibandingkan pada 2018 yaitu aset tumbuh sebesar Rp 5,97 triliun atau 7,18% menjadi Rp 89,155 triliun dan deviden tumbuh sebesar Rp 53,07 miliar atau 11,55% sehingga total menjadi Rp 512,70 miliar. Upaya peningkatan kinerja BUMD dilakukan melalui sinergitas antara BUMD dan penerapan good corporate governance melalui penyusunan grand design bisnis maupun restrukturisasi usaha yang lebih prospektif.
“Memang, terdapat permasalahan piutang daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2,72 triliun. Namun, sejalan dengan rekomendasi BPK RI penyelesaiannya akan dilakukan dengan validasi terutama tingkat ketertagihannya, perbaikan sistem informasi, dan intensitas penagihan,” kilahnya.
Pembangunan urusan pendidikan, kata dia, akan secara terus-menerus dan berkelanjutan dilakukan melalui skema antara lain peningkatan kompetensi tenaga guru pemenuhan jumlah, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Berkaitan dengan lulusan SMK yang tidak seluruhnya terserap pada lapangan kerja formal karena sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagian berwiraswasta.
Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan tujuh RSUD/ RSJD dengan realisasi Rp 2,40 triliun atau 87,28% dari anggaran Rp 2,76 triliun disebabkan adanya efisiensi, sisa tender, belanja operasional sesuai kebutuhan, belanja BLUD menyesuaikan penurunan pendapatan BLUD. “Meskipun demikian, tidak menghambat pelayanan dan capaian fisik urusan kesehatan sebesar 96,07%,” ujarnya.
Ganjar juga mengatakan SiLPA 2019 sebesar Rp 1,119 triliun berasal dari efisiensi belanja daerah, yang dapat dirinci yaitu SiLPA terikat Kas BLUD sebesar Rp 172 miliar, SiLPA terikat Kas Sekolah sebesar Rp 110 miliar, dan SiLPA tidak terikat di BUD sebesar Rp 837 miliar. “SiLPA tidak terikat di BUD tersebut sudah mendekati SiLPA yang terpasang pada Pembiayaan APBD 2020 sebesar Rp 805 miliar,” simpulnya.
“Demikian yang dapat kami sampaikan, apabila terdapat hal-hal yang masih perlu penjelasan dapat dibahas bersama dengan TAPD pada Rapat Badan Anggaran,” tuturnya.(adv/udi)
