Pengendara Terjaring Razia Gabungan Bisa Bayar Pajak di Tempat

APEL BERSAMA: UPPD Kabupaten Semarang bersama jajajaran Satlantas Polres Semarang, Jasa Raharja, Bank Jateng, dan BRI saat menggelar apel bersama persiapan menjelang digelar Razia Gabungan. Foto : ABDUL MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN – Upaya untuk menambah penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui penertiban pengendara lalu lintas di jalan raya, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Kabupaten Semarang bersama Satlantas Polres Semarang dan pihak terkait lainnya akan menggelar razia gabungan mulai pekan ini.

Melalui kegiatan ini pengendara yang surat kendaraannya mengalami keterlambatan pembayaran pajak akan diberikan sanksi tilang oleh petugas. Baik yang mengalami keterlambatan pajak kendaraan bermotor tahunan maupun pajak tahunan.

“Razia Gabungan kami gelar menindaklanjuti MoU antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah dan Ditlantas Polda Jawa Tengah tentang penertiban pembayaran pajak bermotor. Bagi pengendara yang surat kendaraannya telat membayar pajak maka akan ditilang,” ujar Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Noor Hadi, Jumat (27/7) kemarin.

Meski demikian petugas gabungan masih memberi tolerir kepada pengendara yang terjaring razia bila mampu membuktikan surat pembayaran PKB dengan pengesahan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka sanksi tilang akan dicabut.

“Untuk itu kami saat melakukan razia akan menempatkan kendaraan Layanan Samsat Keliling di lokasi razia. Bagi pemilik kendaraan bermotor bisa langsung membayar pajak di tempat. Kami mohon agar segera melakukan pembayaran pajak, ini untuk ketertiban  dan kenyamanan bagi pengendara sendiri,” jelasnya.

Namun bagi pengendara bermotor yang berpelat nomor dari luar Propinsi Jawa Tengah yang terjaring operasi,  menurut Noor Hadi, petugas gabungan tidak bisa memberi tolerir karena yang bersangkutan wajib menyelesaikan tunggakan PKB di Samsat tempat asalnya. Pembayaran PKB kendaraan dari luar propinsi tidak bisa dibayarkan lewat Samsat Online.

Lanjut Noor Hadi, begitu juga jika ditemukan pelanggaran kelengkapan surat yang lain seperti uji kir, maka kewenangan penindakan sanksi akan dilakukan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak (WP), sehingga upaya membantu negara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai maksimal.

Disebutkan, penerimaan pendapatan PKB terhitung per tanggal 27 Juli kemarin sebesar Rp 75.967.604.275,- atau mencapai 60,83 persen dari target murni PKB tahun 2018 yang ditetapkan untuk UPPD Kabupaten Semarang sebesar Rp 124.888.450.500,-. Sedangkan penerimaan Biaya Balik Nama (BBN) sebesar  Rp 66.048.654.000,- atau mencapai 65,82 persen dari target murni BNN tahun 2018 sebesar Rp Rp 100.354.040.000,-. (muz/biz)