Pertamina Mangkir Sosialisasi Penyaluran BBM, Ini Kata Anggota DPR RI

JATENGPOS.CO.ID. JAKARTA – Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM yang digelar Komite Badan Pelaksana Hilir (BPH) Migas di Balikpapan, Sabtu (9/12/2017) tidak dihadiri perwakilan PT Pertamina.  Hal itu membuat anggota Komisi VII DPR Mahyudin kecewa.

“Saya yang dari Jakarta saja hadir, ini dari Pertamina Balikpapan tidak ada yang datang. Dirut Pertamina harus menegur kepala Pertamina di sini,” kata Mahyudin.

Padahal, kata dia, banyak pertanyaan dan masukan yang diberikan oleh peserta sosialisasi yang semestinya mendapat tanggapan dan perhatian dari Pertamina.

Sosialisasi itu sendiri dihadiri oleh beberapa anggota Komite BPH Migas dan perwakilan Pemprov Kalimantan Timur serta ratusan praktisi penyalur BBM se-Provinsi Kaltim dan perwakilan LSM.

Sosialisasi itu menyangkut syarat menjadi subpenyalur jenis BBM tertentu dan khusus penugasan dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Pada acara itu sejumlah peserta juga mengusulkan ada perlindungan hukum bagi pengecer sehingga mereka bisa berusaha dengan tenang, dengan aturan yang lebih sederhana dari subpenyalur.

Peserta juga memberikan masukan tentang daerah-daerah tertentu yang sering mengalami kelangkaan BBM, juga tentang kendaraan yang membeli BBM bersubsidi meski sesuai ketentuan seharusnya membeli BBM nonsubsidi.

Dalam kesempatan itu Mahyudin mengungkapkan bahwa ada dua daerah yang merupakan penghasil migas terbesar di Indonesia, yakni Kalimantan Timur dan Riau. Namun, kata dia, untuk mendapatkan minyak masyarakat masih harus masih juga antre.

“Hal tersebut harus diperhatikan pihak-pihak yang berkompeten seperti Pertamina dan BPH Migas. Jangan sampai daerah penghasil migas besar, rakyatnya malah antre mendapatkan migas atau malah kosong BBM,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR itu mengapresiasi pemerintah yang ingin mengatur harga BBM satu harga di seluruh Indonesia di mana yang paling diprioritaskan adalah daerah-daerah terpencil dan daerah terdepan serta terluar.

“Jika BBM satu harga ini diterapkan total maka rakyat akan merasakan keadilan yang paripurna dan keadilan nasional akan tercapai sesuai amanah konstitusi dan Pancasila,” jelas Mahyudin. (ant/muz)