PN Semarang Terbitkan Surat Pengosongan Lahan Sengketa Tol Batang

Sebuah mobil melintasi salah satu ruas Tol Semarang-Batang di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (16/3). Tol sepanjang 75 kilometer yang pembangunannya saat ini mencapai 71 persen (data terakhir PT Jasamarga Semarang-Batang pada 13 November 2018) tersebut ditargetkan dapat dibuka secara fungsional untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2018. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengadilan Negeri Semarang menyatakan telah menerbitkan surat penetapan pengosongan terhadap sebuah rumah di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang, yang masih berdiri di jalur Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah namun ganti ruginya sudah dititipkan di pengadilan.

“Setelah ada permohonan dari pelaksana proyek tol beberapa waktu lalu kami sudah keluarkan penetapan berkaitan dengan pengosongan rumah itu,” kata juru bicara Pengadilan Negeri Semarang M.Sainal di Semarang, Minggu.

Menurut dia, pengosongan terhadap rumah yang berdiri di atas lahan seluas 228 meter persegi tersebut sudah bisa dilakukan.

Dengan demikian, lanjut dia, pembangjnan proyek jalan tol tersebut diberlanjut.


Berkaitan dengan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan, menurut dia, akan tetap tersimpan hingga pihak yang berhak atas uang tersebut datang mengambil.

Baca juga:  KPU Salatiga Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

“Bila memang ada perselisihan, bisa diselesaikan dahulu. Uangnya tidak akan hilang,” katanya.

Sebelumnya, sebidang tanah seluas 228 meter persegi di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang yang masuk dalam.jalur tol Sematang-Batang, belum diserahkan pemiliknya.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto, mengatakan, lahan milik Sri Urip Setyowati tersebut uang ganti untungnya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang sejak setahun lalu.

Namun, lanjut dia, proses konsinyasi lahan tersebut tidak kunjung tuntas.

Ia mengakui terdapat sengketa atas lahan yang berada di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/ AA.36, Kelurahan Ngaliyan tersebut.

“Bahkan BPN sudah mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut dan menyatakan lahan tersebut sebagai tanah negara,” katanya.

Baca juga:  Setiap Pemohon SIM di Kudus Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Secara Gratis

Ia menambahkan setidaknya akhir Maret lahan tersebut harus sudah bebas, mengingat proses pembangunan agar jalan tol bisa dibuka saat mudik nanti butuh waktu dua bulan. (drh/ant)