JATENGOUS.CO.ID, SEMARANG – Polda Jawa Tengah menyiagakan Satuan Tugas (Satgas) anti kampanye hitam yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang bertujuan menyebar fitnah atau SARA.
“Satgas ini akan bertugas mengawasi media sosial jika ada unsur SARA atau fitnah saat penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono di Semarang, Jumat (5/1).
Satgas itu sendiri, lanjut dia, akan terdiri dari unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Intelijen dan Keamanan.
Ia menyebut satgas ini juga akan berkoordinasi dengan tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dalam bekerja.
Meski demikian, lanjut dia, Satgas Anti Kampanye Hitam ini bisa bekerja langsung menindak akun-akun media sosial yang tidak terdaftar resmi di KPU.
“Tugasnya dengan patroli siber, tetapi masyarakat bisa juga melapor jika menemukan akun-akun yang mengunggah tentang kampanye hitam,” katanya.
Kampanye hitam berisi fitnah maupun ujaran kebencian tersebut selanjutnya akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Selain itu, masih menurut Condro ribuan personel disiapkan untuk mengamankan Pilkada Serentak 2018. Mulai tahap pertama yakni pendaftaran pasangan calon yang berlangsung pada 8-10 Januari 2018 nanti. Setidaknya ada 21.566 personel dari berbagai fungsi di jajaran Polda Jateng yang disiapkan, serta ditambah personel dari TNI dan Linmas.
Pada Operasi Mantap Praja 2018 ini jajaran Polda Jateng mengerahkan setidaknya 21.566 personel yang terdiri dari berbagai fungsi. Jumlah tersebut masih ditambah dengan TNI sekitar 5.425 personel dan Linmas sekitar 124.902 personel. Seluruh personel akan ditempatkan untuk pengamanan disekitar 64.171 TPS yang disediakan untuk Pilkada Serentak 2018 di Jateng.
“Mulai Hari ini, setelah apel pasukan, nanti akan langsung memplot pengamanan dari Polri ke kantor KPU, Bawaslu, dan sentra-sentra Gakkumdu. Terus satgas khusus juga sudah mulai patroli, memantau melalui cyber,” papar Condro.
Adapun tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi prioritas pengamanan, tentunya di samping daerah lain. Pasalnya di tujuh kabupaten/kota itu pada Pilkada Serentak 2018 ini selain menggelar pemilihan gubernur juga menggelar pemilihan Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota.
Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
“Dari 35 kabupaten/kota, kami prioritaskan tujuh daerah itu. Dimana di daerah itu Pilkadanya antara Gubernur dan Bupati/Walikota jadi satu, bersamaan. Untuk daerah rawan, beberapa daerah sudah kami mapping dan semua daerah sudah kami antisipasi. Kita tidak boleh underestimate. Kita tempuh langkah-langkah preemtif,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tahap awal Pilkada ini personel juga mengantisipasi kerawanan pada masa pendaftaran mulai tanggal 8-10 Januari 2018. Condro menyebutkan potensi kerawanan saat pendaftaran adalah mobilisasi pasangan calon ke kantor KPU.
“Potensi kerawanan pada saat pendaftaran adalah mobilisasi calon ke kantor KPU sebagai tempat pendaftaran. Kami akan siapkan pengamanan di tempat pendaftaran itu dan juga pengamanan dari tempat pemberangkatan serta rute mobilisasi pasangan calon. Jangan sampai ada friksi dalam proses itu,” tegasnya. (har/udi)
