JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah menggandeng lembaga survei untuk memperkuat data akan dampak full day school (FDS).
Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, dengan data yang akurat, maka upaya penolakan FDS akan disertai dengan bukti yang ilmiah dan akademis.
“Konsen kita selama ini memang Perda Pesantren dan Full Day School. Untuk Perda sudah berjalan,” ungkapnya dalam diskusi bersama Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW – FKDT) Jawa Tengah di kantor DPW PKB Jateng di Semarang, Rabu (27/8).
Sarif menegaskan, PKB Jateng konsisten menolak kebijakan FDS. Namun belakangan ini, sejumlah daerah kembali memunculkan wacana FDS.
“Ini yang akan terus kita kawal. Ini bagian penting yang akan kita perjuangkan, agar tak ada kebijakan FDS,” sebutnya.
Di era sekarang, menurutnya, pemerintah harus bicara tentang kemandirian Madrasah Diniyah (Madin). Bukan malah menganggunya dengan kebijakan FDS.
“PKB menolak kebijakan FDS karena tidak sejalan dengan upaya membangun mental dan spiritual siswa, khususnya di Madrasah,” terang Wakil Ketua DPRD Jateng ini.
Peneliti IndekStat Saiful Mujab mengatakan survei akan menganalisa dampak kebijakan FDS di Jawa Tengah.
“Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ekosistem pendidikan yang harmonis melalui kajian dampak akademis dan sosial,” jelasnya.
Variabel analisis dalam survei, jelasnya, antara lain dampak akademik, beban psikologis dan kenyamanan
“Termasuk kesiapan infrastruktur sekolah, hilangnya tradisi belajar keagamaan, serta respon masyarakat atau orang tua,” terangnya.
Dari data skunder yang ada, katanya, FDS menyebabkan berkurangnya waktu bersama keluarga.
“Termasuk tidak adanya jaminan bahwa FDS meningkatkan hasil akademik. Itu data skunder, untuk primernya maka akan kita gali lewat survei ini,” terangnya.
Wakil Ketua DPW – FKDT Jawa Tengah Akhmad Sururi menyambut baik langkah PKB yang menggandeng lembaga survei untuk menganilisa dampak FDS.
“Kita sendiri tegas menolak FDS. Dengan adanya hasil survei, tentu bisa menjadi pegangan kami jika ada kepala daerah yang ingin menerapkan FDS,” katanya.
Secara kasat mata, jelasnya, penerapan FDS, mengganggu anak sekolah untuk untuk menuntut ilmu di Madrasah Diniyah.
“Karena jam belajar yang harus sampai sore hari di sekolah, maka kesempatan mereka ngaji di madrasah sore hari atau ba’da maghrib akan tertutup. Akibat yang lebih parah, kita akan kehilangan pembangunan ahlaq, mental dan spritual untuk anak-anak kita,” tandasnya.(rit)
