JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR — Wacana Bupati dan Walikota dipilih DPRD mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah Ketua Partai di Karanganyar. Polemik wacana ini di daerah diprediksi bakal sejalan dengan kebijakan politik pusat.
Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar, Adhe Eliana menegaskan mendukung wacana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD sebagai mana sikap dari DPP Partai Gerindra.
“Ya tentu sebagai Ketua Partai Gerindra Karanganyar saya mendukung wacana itu sebagai mana keputusan pusat,” jelas Adhe pada wartawan, Sabtu, (10/1).
Adhe Eliana menilai hal itu untuk efisiensi, menghemat anggaran dibandingkan dengan pemilihan secara langsung. Selain itu, juga lebih kondusif untuk iklim pembangunan di daerah. Karena kolaborasi dengan semua pihak itu diperlukan.
“Di tingkat lokal tentu kita siapkan agar Partai Gerindra menguasai perpolitikan lokal. Penambahan kursi di DPRD tentu akan kita tambah lagi,” tegasnya.
Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karanganyar menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), terlepas dari mekanisme yang nantinya akan dipilih, baik secara langsung maupun melalui DPRD.
Ketua DPD PKS Karanganyar, Darwanto, menyebut ada tiga persoalan utama yang terus berulang dalam setiap pelaksanaan pilkada dan harus menjadi fokus pembenahan. Ketiga persoalan itu, yakni efisiensi anggaran, tingginya biaya politik, serta netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Darwanto, pembahasan mengenai mekanisme pilkada, apakah tetap dilakukan secara langsung atau melalui DPRD, tidak bisa dilepaskan dari substansi persoalan yang dihadapi di lapangan. PKS menekankan agar fokus utama diarahkan pada perbaikan sistem.
“PKS menekankan evaluasi pelaksanaan pilkada. Ada tiga hal yang terus muncul dan harus dibenahi, yakni efisiensi anggaran, tingginya biaya politik, serta netralitas ASN,” ujar Darwanto.
Darwanto menjelaskan, biaya penyelenggaraan pilkada yang besar kerap menjadi beban bagi anggaran daerah. Selain itu, ongkos politik yang tinggi juga dinilai berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan setelah pilkada selesai.
Selain soal anggaran dan biaya politik, Darwanto menyoroti persoalan netralitas ASN yang masih sering menjadi temuan dalam setiap pilkada. Menurutnya, keterlibatan atau keberpihakan ASN dalam kontestasi politik tidak hanya mencederai prinsip profesionalitas birokrasi, tetapi juga berpengaruh pada keadilan kompetisi.
“Netralitas ASN ini selalu jadi isu. Hampir di setiap pilkada ada saja persoalan. Ini harus menjadi perhatian serius. Baik pemilihan langsung seperti kemarin maupun lewat DPRD, itu sama-sama demokratis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaannya bisa lebih efisien, adil, dan bersih,” tandasnya. (yas/rit)