JATENGPOS.CO.ID, PETALING JAYA – Ketua Pakatan Harapan (PH) Tun Dr Mahathir Mohamad menuduh Komisi Pemilihan Umum (SPR) menunda pengumuman hasil resmi, sementara koalisinya merebut 112 kursi, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah federal.
“Sudah terlambat sekarang. Kita harus tahu, siapa menang dan kalah. Ada upaya menunda hasil dengan tidak menandatangani formulir resmi,” katanya kepada wartawan di hotel di Petaling Jaya, Rabu, tempat ia bertemu dengan pemimpin utama koalisi empat partai itu.
Ia mengatakan bahwa KPU tidak melakukan tugas dengan menahan hasil itu, sementara mereka memiliki kewajiban menandatangani pernyataan resmi.
Mahathir mengatakan yakin mengambil alih Putrajaya serta setidak-tidaknya enam negara bagian, termasuk empat dari Barisan Nasional (BN).
“Kami praktis mencapai angka dan angka untuk BN sangat kurang. Tidak mungkin mereka bisa menyusul,” katanya.
Secara tidak resmi, pihaknya menang di Penang, Selangor, Malaka, Negeri Sembilan, Johor dan Kedah serta hampir seluruh semenanjung.
Ia mengatakan, tanpa pengumuman resmi pemenang oleh KPU, sulit bagi PH mendapatkan pertemuan dengan Yang Dipertuan Agung (Raja) untuk membentuk pemerintah.
“Saya ingin menemui raja. Dia menunjuk perdana menteri. Tetapi, jika mereka tidak mengumumkan hasilnya, saya tidak memiliki mayoritas untuk menemui raja,” katanya. (hfd/ant)
