JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Ratusan kepala desa dan kelurahan di Bumi Intanpari mendeklarasikan tolak politik uang dan kampanye hitam. Selain itu, mereka juga bersumpah untuk menjaga netralitas dalam perhelatan lima tahunan Pilkada Karanganyar dan Pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah tahun 2018.
Ketua Panwalsu Karanganyar Koestawa Esye mengatakan, dalam acara Deklarasi dan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Karanganyar dalam Pilkada Karanganyar dan Pilgub Jawa Tengah ini untuk menekankan bahwa kepala desa dan lurah harus netral. Selain itu, mereka juga diminta untuk bersumpah bersama menolak politik uang, kampanye hitam, menjaga kondusifitas. Selanjutnya, perwakilan kades dan lurah diminta membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen mereka.
“Acara ini kita gelar untuk kepala desa dan kelurahan di Karanganyar. Jumlahnya ada sekitar 177 orang, baik kepala desa dan kelurahan. Ini penting untuk pencegahan pelanggaran regulasi. Apalagi di Karanganyar ini dua calon yang maju itu dari petahana,” jelasnya pada wartawan, kemarin (23/8).
Dia berpandangan, calon dari petahana yang saling berhadapan itu, secara otomatis membuat netralitas kades dan lurah ini masuk ke dalam index kerawanan pemilu yang patut dicermati. Apalagi dalam regulasinya, terkait netralitas ini pelanggarannya tak ada hukuman ringan.
“Mereka harus patuh dengan aturan main di Pilkada ini. Sanksinya itu hukuman sedang atau berat. Tak ada hukuman ringan. Mulai dari penurunan tingkat jabatan sampai pemecatan tak hormat,” bebernya.
Sehingga, kepala desa perlu mengetahui bahawa mereka tak boleh melakukan atau melibatkan diri dalam kampanye atau dukungan pada pasangan calon di pilkada ini. Termasuk penggunaan fasilitas desa dan keluarahan serta sekolahan itu sepertinya juga diatur dalam aturan kampanye.
“Kita berharap Pilkada tak diwarnai politik uang, dan sebisa mungkin kita mencegah politik uang. Meski itu kita sadari sangat sulit diberantas dan masiv, oleh karena itu gerakan pencegahannya juga harus masiv,” tandasnya.
Apalagi jika sampai masuk ke ranah kampanye hitam. Menurut dia, hal itu sangat merugikan dan sudah masuk di ranah pidana politik. Dia mewanti-wanti hal itu baik pada kepala desa, lurah, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Tim Sukses pasangan calon.
“Saat ini ranah itu, media sosial (medsos) paling rawan, selain itu juga di pemasangan alat peraga. Untuk medsos kita juga sudah kerjasama dengan polres untuk membentuk satgas,” terang Kustawa. (yas/saf).
