JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA– Kapolres Salatiga AKBP Yimmy Kurniawan menegaskan, pihaknya sudah melakukan antisipasi terhadap kampanye-kampanye kotor (black campain), termasuk di media sosial selama proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan tim cyber dari Polda. Kami akan memantau terus perkembangan- perkembangan lewat medsos. Sekiranya ada yang memprovokasi atau mengajak yang sekiranya melanggar hukum untuk mengerahan massa, akan kita tindak,” ujar Yimmy Kurniawan saat ditemui seusai gelar pasukan operasi mantab praja di lapangan Mapolres, Jumat ( 5/1).
Yimmy juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak.
Yimmy juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap netral dalam pemilu dan bila ada yang tidak netral akan ditindak dengan tegas. “Bila ada yang tidak netral tolong beritahukan kami, pasti akan kami tindak tegas,” tandas AKBP Yimmy.
Komitmen kenetralan Polri ini, dikatakan dia, setiap calon yang nantinya berkampanye di Salatiga akan mendapat perlakukan dan pengamanan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan.
Dalam pengamanan Pilgub nanti, Polres akan mengerahkan sebanyak 565 personil dari Polri dibantu dengan intansi terkait yaitu dari Kodim, Linmas, Satpol, dan Dishub. “Sejak tahapan bulan September kemarin, kami sudah melakukan pengamanan hingga nanti sampai pelaksanaan (coblosan) dan pelantikan,” imbuh AKBP Yimmy didampingi Kasubag Humas Polres Kompol I Nyoman Suasma.
Dijelaskan Kapolres, sejak pelaksanaan tahapan Pilgub yang sudah dimulai sejak bulan September lalu, hingga sekarang ini tidak ada gangguan. Namun demikian, Polres tetap waspada. “Meski situasi kondusif namun kami tetap waspada,” pungkasnya.
Sementara, Sekda Kota Salatiga Fakruroji menegaskan, aturannya sudah jelas, bahwa ASN harus netral dan Pemkot sudah sering mensosialisasikan tentang aturan ASN dalam Pimilu. “ Sungguh memprihatinkan bila ada ASN yang tidak netral dan membuat tidak kondusif. Mari kita jaga situasi Kota Salatiga agar tetap kondusif,” ujarnya.
Dikatakan Sekda, Pemkot akan membetuk tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait seperti BKD, Kesbang, Asisten dan lainnya untuk memantau dan sekaligus mensosilaisasikan. Terkait dengan sangsi, lanjut dia, sesuai dengan kesalahannya, mulai dari teguran hingga penurunan pangkat dan bahkan pemecatan. “ Kami kemarin sudah dikumpulkan oleh kementerian dalam negeri yang menekankan ASN harus netral,” pungkasnya. (deb/muz)
