RAKERDA 2024, Sinergitas BUJP, ABUJAPI dan POLRI MEMBANGUN PROFESI SATPAM YANG KOMPENTEN

RAKERDA 2024, Sinergitas BUJP,ABUJAPI dan POLRI MEMBANGUN PROFESI SATPAM YANG KOMPENTEN. Foto:mila/jatengpos

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG_ Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) BPD Jawa Tengah, Menyelenggarakan rapat kerja (RAKERDA ) tahun 2024,Selasa (9 juli 2024), di Hotel Noormans Jatingaleh –Semarang .

RAKERDA 2024, Sinergitas BUJP,ABUJAPI dan POLRI
MEMBANGUN PROFESI SATPAM YANG KOMPENTEN. Foto:mila/jatengpos

Dengan mengusung tema.” Sinergitas BUJP, ABUJAPI dan POLRI dalam Membangun Profesi Satpam yang Kompenten untuk Menyongsong Indonesia Emas,”.

Acara dihadiri sejumlah BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), yang bergerak di bidang jasa pengamanan (PT) Se – Jawa Tengah. Hadir Ketua BPP Badan pengurus pusat ABUJAPI .H.Agus Dermawan, serta para pengurus BPD ABUJAPI Jateng. Hadir juga Dirbinmas Polda Jateng.Kombes Pol.Larfi Prasetyo.S.I.K.M.H.

iklan

Dalam Rakerda ini, Ketua ABUJAPI Jateng, H.Agus Nurwijarnako.ST  mengatakan, akan terus meningkatkan dan melakukan percepatan uji kompentensi dan sertifikasi.

“Mengingat kebutuhan satpam di Indonesia ini sangatlah besar, kami berkomitmen akan meneruskan program pemerintah, yaitu program pemuliaan profesi satpam, ” katanya.

“Karena syarat utama untuk sebuah profesi satpam adalah mereka harus mempunyai sertifikasi kompentensi. Kami akan segera melaksanakan lebih banyak lagi, melaksanakan percepatan uji kompentensi dan sertifikasi, baik yang level Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama, “imbuhnya.

Baca juga:  Bawaslu: Belum Ditemukan Pelanggaran

“Kami  terus upayakan satpam bener –benar berada di posisi tidak di pandang sebelah mata, untuk menjadi profesi yang lebih profesional, ” jelas Agus.

Kata Agus untuk rencana kerja yang ke dua, dalam jangka pendek semester kedua th 2024, akan segera mempersiapkan Musda di bulan September. Serta membentuk Korwilda (Koordinator wilayah Daerah).

“Koorwilda rencana akan dibentuk terbagi tiga daerah yaitu ,Wilayah Timur , Tengah dan Barat. Untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan di masing- masing wilayah.”

Saat ini menurut Agus masih banyak BUJP dan User yang tidak termonitor. Masih banyak yang belum memiliki ijin (ilegal) . Satpam juga masih banyak yang belum memiliki sertifikasi kompentensi.

Baca juga:  Pemerintah Sudah Siapkan THR untuk ASN, TNI dan Polri Golongan 1 Hingga 3

Dia berharap Rakerda ini membuat sebuah kesepakatan dan mencarikan solusi sehingga teman-teman BUJP kedepan akan lebih baik meningkatan SDM nya. Dan pengelolaan lebih baik dan profesional.

Ketua BPP ABUJAPI H.Agus Dermawan menambahkan, Raker Ini untuk konsolidasi Internal dan memberikan aspirasi yang maksimal. Mengasilkan Regulasi yang baru untuk kemajuan menuju Indonesia emas.

Menurut AgusSatpam punya tiga dasar Pendidikan yang sudah berjalan. Yaitu  Gada Pratama ,Gada Madya ,Gada Utama.

“Kita tingkatkan kompentensi dan profesinya, dari tiga pendidikan tesebut bagus kita bisa menghasilkan SDM yang lebih baik,” tuturnya.

BPP Abujapi mncatat BUJP yang ada di seluruh Indonesia  ada 5600 BUJP, yang aktif baru ada 3.800.BUJP. Sedangkan satpam ada 1.6 jt satpam seluruh indonesia.

“Artinya kita masih banyak peluang besar membangun usaha industri yang lebih besar, kita bareng-bareng komitmen terhadap garis lurus yang harus kita tegak an aturanya sehingga melahirkan satpam yang profesional ,BUJP yang kuat,dan Abujapi yang martabat,”jelasnya.

Baca juga:  Satgas Pangan Polri Sita 15 Ton Kuning Telur Beku Asal India

Di sela kesempatan ini ketua Umum DPP ABUJAPI H.Agus menambahkan, Abujapi sedang berupaya kepada para BUJP dan User. Apabila masih ada BUJP yang perijinanya masih ilegal segera perbaiki.

Dia berharap disnaker untuk melakukan pengawasan menindak tegas terhadap BUJP Ilegal. Dan user sebagai profesi akan segera ajak dialog untuk segi perijinan. Dan menempatkan kerja satpam yang kompenten.

 

“Harus sesuai standart .gaji yang di sepakati ,Sosial sekuriti ,BBJS tenaga kerja ,Kesehatan ,dan Tunjangan – tunjangan hari raya,Lembur semua harus masuk dalam PKWT. Supaya sebagai rumah satpam bisa menciptakan sesuai standar yang di tentukan oleh Polri .untuk menghasilkan SDM yang lebih baik.
Demi komitmen meneruskan program pemerintah menuju Indonesia emas,”harap Ketua Panitia FX Yulianto. (bis/mila/jan)

iklan