Ratusan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja

Suarakan Aspirasi : Ratusan mahasiswa PMII Salatiga berunjukrasa di kantor DPRD Salatiga menolah disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR. ( foto : dekan bawono/ jateng pos).

JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Ratusan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Kota Salatiga, Jumat ( 9/10) pagi berunjukrasa menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Mahasiswa menilai undang-undang yang baru itu merugikan para pekerja .

Mereka longmarch dan berorasi sembari membawa keranda mayat sebagai perwujutan matinya Dewan Perwakilan Rakyat dalam menangkap aspirasi masyarakat. Para demonstran kemudian mendatangi gedung DPRD Salatiga untuk menyampaikan aspirasinya.

Sementara puluhan personil dari Polres Salatiga bersama Satpol PP disiagakan di kantor legislatif itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di gedung DPRD, oleh pimpinan Dewan, para demonstran diijinkan masuk dan ditemui di Pendopo Bung Karno. Para mahasiswa mendesak kepada pimpinan Dewan untuk menyetujui penolakkan RUU Cipta Kerja secara resmi.

Menanggapi permintaan para demonstran itu, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan bahwa ia secara pribadi sependapat dengan para mahasiswa yaitu menolak disahkannya undang-undang tersebut, namun secara isntitusi sebagai Ketua Dewan harus ada tahapan yang harus dilakukan.

” Saya tegaskan, saya pribadi menolak undang-undang tersebut, namun sebagai Ketua Dewan harus melalui tahapan dan mekanisme yang sudah diatur,” tandas Dance mengingatkan para mahasiswa.

Rupanya pernyataan dari Ketua Dewan itu tidak bisa diterima oleh para mahasiswa yang terus mendesak Ketua DPRD Salatiga ( secara institusi) menolak UU Cipta Kerja, sehingga sempat bersitegang dan adu argumentasi. Situasi sempat memanas namun akhirnya bisa diredakan oleh pimpinan dewan.

Hal berbeda dinyatakan oleh dua Wakil Ketua Dewan Latif Nahari dan Saeful Mashud. Mereka menyatakan sikap pribadi dan juga sebagai Wakil Ketua Dewan tetap menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Namun Wakil Ketua Dewan juga mengingatkan kepada para mahasiswa untuk menghormati sikap Ketua Dewan dan mekanisme sebuah institusi.

Setelah berdialog dengan pimpinan dewan, para mahasiswa PMII akhirnya membubarkan diri. Mereka menyatakan sikapnya menolak disahkannya UU Cipta Kerja karena tidak pro rakyat, mendesak DPRD Salatiga agara secara resmi meyatakan sikapnya menolak UU Cipta Kerja.

” Kami juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja atau tidak menandatangi UU Cipta Kerja menjadi undang-undang,” kata Saeful salah seorang koordinator aksi dalam pernyataan sikapnya. (deb)