JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Real Estate Indonesia (REI) mulai aktif mendorong pengembang memiliki kompetensi agar tangguh dalam mengembangkan perumahan. Hal ini guna menangkal permasalahanpermasalahan yang muncul antara pengembang dengan konsumen, terkait penyediaan unit rumah. Hal itu dilakukan REI dengan mengadakan diklat bagi pengembang atau developer di Hotel Harris Semarang, Selasa (12/2) kemarin.
Diklat yang merupakan program DPP REI ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, Ketua DPD REI Jawa Tengah MR Prijanto, kalangan perbankan, dan instansi terkait.
“Ini merupakan bagian dari REI dalam membekali kompetensi bagi pengembang. Karena sekarang pengembang harus punya sertifi kasi yang dikeluarkan Lembaga Sertifi kasi Profesi (LSP) REI. Untuk perumahan yang memiliki LSP baru REI,” terangnya.
Pentingnya sertifikasi bagi pengembang ini, lanjut Prijanto, karena itu sudah diamanatkan dalam ketentuan pemerintah berupa undang-undang yang mensyaratkan pengembang untuk memiliki sertifi kasi.
“Jadi melalui diklat ini ada skemaskema yang diberikan, ada tujuh skema diantaranya tentang pemilihan lokasi pengembangan rumah, perizinan, pengelolaan keuangan, dan skema lainnya. Itu seperti tool-tool yang menjadi kesatuan dalam sertifi kasi bagi pengembang. Hanya saja dalam diklat ini khusus bagi pengembang untuk rumah layak huni,” jelas Prijanto yang juga sebagia Ketua Badan Diklat DPP REI Pusat.
Diklat kemarin diikuti 135 pengembang yang sebagian besar merupakan anggota REI Jawa Tengah. Meski begitu ada peserta yang datang dari luar daerah. Dalam jumlah peserta tersebut yang mengikuti kompetensi sebanyak 65 pengembang. Diakui, selama ini banyak pengembang yang tidak bisa eksis karena berbagai permasalahan yang dihadapinya. Jumlah pengembang selalu fluktuatif, ada yang hidup lalu mati, dan ada yang muncul baru kembali.
“Kalau nanti pengembang memiliki sertifikasi ini paling tidak akan membuat pengembang tangguh dan eksis terus dalam pengembangan rumah karena memang pengembangnya bagus,” terangnya.
Ketua Umum DPP REI Pusat, Soelaeman Soemawinata, menuturkan saat bertemu dengan pemerintah, telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua Tim Pengembangan Perumahan bagi ASN, TNI dan Polri.
“Kami mengusulkan beberapa hal mendasar. Bagaimana perumahan ASN, TNI dan Polri ini bisa diwujudkan,” tuturnya.
Usul yang disampaikan REI ini yakni, pertama, berupa pengurangan pajak. Soelaeman menyebutkan, dalam aturan saat ini, hanya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diberikan pembebasan PPN. Aturan yang sama diharapkan juga diberikan bagi rumah untuk aparatur negara ini. Seluruh aparatur negara yang mengajukan permohonan rumah langsung disetujui tanpa mekanisme resmi dalam aturan pembiayaan perbankan.
“Mereka, ASN, TNI dan Polri kan dijamin negara, jadi ya langsung saja (disetujui),” ungkapnya.
Di Jawa Tengah sendiri, penyediaan rumah bagi anggot TNI sudah berjalan di Magelang dengan sudah menyediakan sebanyak 400 rumah. Diharapkan hingga akhir tahun di Jateng bisa terbangun 9.000 unit rumah untuk anggota TNI. Prijanto menambahkan, para pengembang telah banyak yang menyatakan ketertarikannya membuat rumah untuk anggota TNI. Pasalnya, saat ini para anggota TNI telah mempunyai Tabungan Wajib Perumahan (TWP) untuk membeli rumah.
“Kami telah bekerjasama dengan para anggota TNI untuk membuatkan rumah. Sedangkan untuk pembayaran diambilkan dari TWP yang mereka punya,” tambahnya. (aln/mar)
