Rektor Unissula Didatangi Eks Rektor di Solo, Diminta Tak Kritik Jokowi

SIKAP : Rektor Unissula Prof Gunarto kemudian bersama BEM dan Wakil Rektor I Dr Andre Sugiyono, Wakil Rektor II Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, Wakil Rektor III M Qomarudin ST MSc PhD mengeluarkan pernyataan sikap. Foto : Rita J/ Jateng Pos

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr Gunarto SH MH diminta tidak mengkritik pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Prof Gun, demikian dia biasa disapa, sempat didatangi mantan rektor salah satu universitas di Solo. alih – alih mengiyakan, Prof Gun justru menyatakan sikap dan mengkritik pemerintahan.

Dia mengatakan pada 2 Februari 2024, sempat didatangi oknum mengaku polisi diminta membuat video termasuk mengomentari keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani pandemi. Tapi kemudian hal itu bisa berhasil ia tolak.
“Saya diminta membuat video seperti yang diungkapkan oleh Rektor UNIKA. Setelah menolak, ada mantan rektor yang hadir ke Unissula menemui saya,” kata Gunarto di kantornya, Senin (12/2/2024).

Kemudian, pada 7 Februari 2024 kembali didatangi seseorang. Kali ini seorang mantan rektor dari Solo yang juga rekannya yang meminta agar tidak mengkritisi pemerintah seperti yang digaungkan kampus lain.

“Itu kawan saya. Mantan rektor di perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah. Ditanya ‘kamu sudah didatangi polres?’ Saya nggak mau. Saya nggak mau karena Unissula berjuang melawan nepotisme, bau busuk nepotisme. Apalagi pelaku pak ‘lurah’, beserta paman dan anak. Menjadi serius di Unissula. Dia minta, karena Unissula belum buat petisi, agar tidak membuat petisi, buat baik-baik saja soal suksesnya Jokowi, sukses penanganan COVID-19. Permintaaa itu saya tolak,” jelasnya.

iklan
Baca juga:  Laka Lantas Menurun, Ini Upaya Ditlantas Polda Jateng Identifikasi Titik Rawan Baru

Bahkan mantan rektor itu sempat kembali menghubungi Gunarto untuk meyakinkan. Ia merasa prihatin seorang guru besar ikut-ikutan memberikan tekanan.

Gunarto kemudian bersama BEM dan Wakil Rektor I Dr Andre Sugiyono, Wakil Rektor II Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, Wakil Rektor III M Qomarudin ST MSc PhD mengeluarkan pernyataan sikap.

Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Berikut pernyataan civitas akademika Unissula:

1. Mengingatkan kepada Presiden dan para elite politik di negeri ini bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Untuk itu berhentilah menggunakan taring kekuasaan untuk ambisi pribadi, ambisi dinasti, ambisi golongannya sendiri dengan sewenang-wenang. Berhentilah membuat teladan buruk terkait etika dan kepantasan bagi anak-anak di negeri ini dengan menggunakan kekuasaan untuk menekan, menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi, menggunakan kekuasaan untuk menakut nakuti, menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti.

Baca juga:  Ribuan Warga Ikuti Tradisi Syawalan di Demak

2. Mengecam, upaya intimidasi dan pembungkaman suara perguruan tinggi yang selama ini mengawal demokrasi

3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir dan memberikan rasa aman sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan bersikap adil serta menjaga jarak yang sama dengan para kontestan Pemilu bukan justru memihak dan menjadi tim sukses salah satu paslon.

4. Menyerukan agar semua mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawal proses demokrasi dengan mengawasi secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing

5. Menyerukan gerakan menyadarkan keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan dengan tidak terpengaruh oleh politik uang, bansos, intimidasi dan tekanan penguasa.

Baca juga:  Presiden Jokowi Instruksikan Pelayanan Pariwisata Terbaik di Lombok

6. Menyerukan pentingnya komitmen masyarakat menyambut Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta menghindari perpecahan.

7. Menyerukan pentingnya pelaksanaan Pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai bagian penting penguatan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

8. Menyemangati KPU agar bisa melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil sesuai dengan mandat undang undang Pemilu. Menyemangati profesionalime Bawaslu, TNI, Polri, untuk melakukan pengawalan pelaksanaan Pemilu secara netral dan tanpa memihak salah satu paslon capres dan cawapres. (biz/rit)

iklan