Beranda Headline Rukma Diperiksa Kejati 4,5 Jam Terkait Korupsi Bankeu 2018

Rukma Diperiksa Kejati 4,5 Jam Terkait Korupsi Bankeu 2018

267
Aspidsus Kejati Jateng I Ketut Sumedana

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) memeriksa Mantan Ketua DPRD Rukma Setyabudi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan (bankeu) bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ketut Sumedana ketika dikonfirmasi di Semarang, Senin, membenarkan, pemeriksaan terhadap politikus PDIP tersebut.

“Tadi Rukma datang memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi bantuan keuangan povinsi kepada kabupaten/kota bidang pendidikan,” kata Ketut.

Menurut dia, anggota DPRD Jawa Tengah Periode 2014-2019 tersebut diperiksa sekitar 4,5 jam.

Namun, ia tidak menjelaskan detil pemeriksaan terhadap Rukma.”Masih seputar penganggaran,” tambahnya.

Selain memeriksa anggo badan anggaran DPRD Jawa Tengah Periode 2014-2019, kata dia, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tim anggaran pemerintah daerah dari unsur eksekutif.

Sementara itu berdasarkan informasi yang didapat Jateng Pos, kasus korupsi bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota di Kabupaten Kendal dan Pekalongan diduga melibatkan dua oknum anggota DPRD Jateng periode 2014-2019.

Namun, kedua anggota dewan yang disebut aktif turun langsung tersebut ternyata bukan anggota badan anggaran DPRD Jateng periode 2014-2019. Tapi memiliki jabatan di salah satu komisi di DPRD Jateng.
Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan empat tersangka dalam.kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan tahun 2018.

“Sudah ditetapkan empat tersangka, masing-masing dua pejabat pembuat komitmen dan dua pimpinan perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan barang,” kata Ketut Sumedana.

Para tersangka tersebut masing-masing S selaku pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan laptop di Kabupaten Kendal dan CE selaku Direktur Airmas Sinergi Informatika yang merupakan rekanan pengadaan barang.

Sementara di Kabupaten Pekalongan, S selaku pejabat pembuat komitmen dan SMS selaku Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins.

Ia menjelaskan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka tersebut yakni proses penandatanganan kontrak kerja yang sudah dilakukan sebelum anggaran ditetapkan.

“Kontrak kerja sudah dilakukan pada April, padahal perubahan APBD kedua daerah itu ditetapkan pada sekitar September hingga Oktober,” katanya.

Adapun pengadaan laptop melalui dana bantuan provinsi di bidang pendidikan itu masing-masing 854 unit di Kabupaten Kendal dengan anggaran Rp8,9 miliar serta di Pekalongan 897 unit dengan anggaran Rp9,8 miliar.

Ia menjelaskan proses pengadaan laptop tersebut diduga terjadi penyimpangan.

“Bahkan ada sekolah yang tidak mengajukan tetapi tetap memperoleh bantuan pengadaan laptop,” katanya.

Berdasarkan perhitungan BPKP, lanjut dia, total kerugian penyimpangan dana banprov di dua kabupaten itu mencapai Rp8,2 miliar.(udi)