JATENGPOS.CO.ID, PEKALONGAN – Sesuai janjinya, Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz mulai merombak jabatan di Pemkot Pekalongan. Kali ini, Walkot melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Pekalongan, Selasa (5/12) di Ruang Sidang DPRD. Ke 65 pejabat itu, tiga diantaranya merupakan pimpinan tinggi pratama yakni Bambang Nurdyatman sebagai Sekretaris DPRD, Purwanti sebagai Kepala DLH, dan Slamet Hariyadi sebagai Kepala Disperinaker. “Pejabat yang dilantik sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Kami betul-betul menginginkan agar semuanya prosedural,” terang Walkot HM Saelany.
Sedangkan untuk pejabat administrator, ada 19 pejabat yang dilantik diantaranya pergeseran di posisi sekretaris pada sejumlah OPD yakni Harsono yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU digeser menjadi Sekretaris Satpol PP. Sementara Bambang Sumitro yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol digeser menempati Sekretaris DPU-PR. Selain itu juga dilakukan pergeseran di sejumlah jabatan kepala bidang dan kepala bagian. “Rotasi, mutasi maupun promosi jabatan, merupakan hal yang wajar di pemerintahan. Apalagi, jumlah ASN di Pemkot Pekalongan saat ini memang masih kurang,” imbuh HM Saelany.
Perombakan besar terjadi pada jabatan pengawas, dimana terdapat 49 pejabat yang dilantik. Dari 49 posisi, sebagian besar perombakan terjadi di jabatan lurah yakni terdapat delapan lurah baru yang dilantik. Selain itu, jabatan lain yang banyak dirombak yakni perangkat di kecamatan dan kelurahan. Walikota juga memastikan, setelah ini akan kembali melakukan pelantikan tahap kedua, sekitar Januari 2018. “Setelah ini ada tahap kedua. Tahap kedua ini akan kita lakukan pada Januari 2018. Kami akan susulkan dan mudah-mudahan kedepan kan terisi semuanya,” imbuh Walikota.
Sebab, masih ada sejumlah posisi jabatan yang kosong. Diantaranya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama ada di posisi asisten III dan staf ahli. Walkot menegaskan bahwa pengangkatan ASN dan penempatan pejabat struktural di Pemkot Pekalongan tak ada sangkut pautnya dengan politik, jauh dari KKN dan jual beli jabatan. “ ASN selalu menjadi sorotan publik dalam hal pelayanan. Maka ASN harus disiplin bekerja melayani masyarakat,” tandas Saelany. (nul/dik)
