JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA- Tim kuasa hukum paslon gubernur-wakil gubernur terpilih Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin siap tempur menghadapi gugatan paslon 01, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Pihak Luthfi-Yasin yakin majelis tidak akan memproses sampai pokok perkara.
Kesiapan itu diwujudkan dengan datang menjadi pihak yang siap berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aduan keterlibatan aparatur negara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dari kubu Andika-Hendi.
Kesiapan Tim Hukum Luthfi-Yasin ini juga ditunjukkan dengan penyampaian resmi permohonan pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (3/1) siang. Yaitu paska keluarnya gugatan materi kubu Andika-Hendi yang telah resmi masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) di MK dengan nomor register 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 tertanggal 3 Januari 2025.
“Kami langsung tindak-lanjuti. Sesuai aturan, bagi paslon dengan suara terbanyak diberikan hak untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait,” kata juru bicara tim hukum Luthfi-Yasin, Heru Widodo di Gedung MK, Jumat (3/1)
Heru memaparkan, tim kuasa hukum memandang dari sisi dalil-dalil yang disampaikan perlu diluruskan.
“Sehingga kami harus hadir untuk memberikan keterangan. Tentu saja (dalilnya) akan berbeda dengan apa yang disampaikan pemohon, disertai dengan alat bukti yang sudah kami siapkan,” jelasnya.
Heru menjelaskan, perkara gugatan yang diajukan tersebut berpotensi merugikan kepentingan hukum paslon 02 sebagai pemenang Pilkada Jawa Tengah.
Menurutnya, proses sengketa Pilkada terdapat syarat ambang batas. Untuk Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 36 juta penduduk, sehingga dengan ambang batas 0,5 persen dari total 19.260.275 suara sah adalah sekitar 9.000 suara.
“Sementara selisihnya sekarang 3,5 juta lebih suara, makanya kami meyakini ini sudah melampaui ambang batas. Namun kami tidak mau jumawa, mengingat MK sangat progresif dalam memproses gugatan tersebut,” ucap Heru.
Heru juga menambahkan, tim kuasa hukum Andika-Henfi juga dinilai tidak bisa meminta penangguhan berlakukanya Pasal 158 Undang-undang Pilkada, karena permohonan yang didalilkan fokus ke pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Padahal di dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 10 2016, pelanggaran bersifat TSM menjadi kewanangan Bawaslu.
“Pertanyaannya, apakah pemohon sudah mengajukan sengketa pelanggaran TSN ke Bawaslu? Kalau belum, sangat tidak elok atau tidak pada tempatnya tiba-tiba membawa permasalahan ini ke KM. Sementara proses di sana (Bawaslu) belum ditempuh,” tegas dia.
Hal senada juga disampaikan Agus Wijayanto, anggota tim Hukum Luthfi-Yasin lain yang memastikan pihaknya sudah mempelajari isi materi permohonan paslon Andika-Hendi.
“Insya Allah kami berkeyakinan semoga majelis tidak memproses ini sampai ke pokok perkara ya,” kata Agus.(*/jan)