JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Polrestabes Semarang menjadi contoh nasional dalam penanganan kasus PPA-PPO (Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penanganan Perdagangan Orang).
Hal tersebut, di sampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam kunjungan kerja (kunker), di Mapolrestabes Semarang, Rabu (29/10) petang lalu.
Dalam kunker tersebut, Menteri PAN-RB yang di dampingi Kapolrestabes Semarang Kombel Pol M. Syahduddi bersama jajaran, meninjau langsung pembentukan Kesatuan Reserse PPA-PPO.
Rini Widyantini mengatakan, bahwa kunjungan yang dikakukan, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memastikan efektivitas layanan perlindungan bagi perempuan, anak, dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Tentunya, kami ingin memastikan organisasi kepolisian ini dijalankan dengan baik, karena salah satu concern program Bapak Presiden adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak,” katanya.
Lanjutnya, bahwa pembentukan Kesatuan Reserse PPA-PPO bukan sekadar membentuk organisasi baru, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjamin layanan publik yang melindungi korban hingga penanganan kasus secara transparan.
“Saya melihat langsung, layanan di Polrestabes Semarang sudah sangat baik dan inklusif. Para perempuan yang menjadi korban kasus PPA dan PPO bisa mendapatkan layanan yang nyaman dan berkeadilan dan petugas pun melayani dengan baik,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi atas kinerja Kapolrestabes Semarang yang telah berperan aktif dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi.
“Harapan kami, kesatuan serupa dapat segera dikembangkan di wilayah lain. Pembentukan unit tidak bisa dilakukan serentak karena butuh persiapan, terutama sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani kasus sensitif seperti ini,” tegasnya.
Dalam penerapan layanan publik yang baik harus mampu memberi kepastian dan kemudahan bagi masyarakat, khususnya untuk korban kekerasan.
“Sistem layanan terpadu satu pintu bagi penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang, sangat efektif. Karena, masyarakat tidak bingung harus datang ke mana. Jadi ada pelayanan tunggal satu pintu untuk penanganan kasus sensitif tersebut,” tutup Rini Widyantini. (ucl/rit)
