JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Badan Kesbangpol melaksanakan penandatangan Pakta Integritas pelaksanaan APBD 2026 di Ruang Dharma Satya Kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Selasa (6/1/2026) pagi.
Acara diawali dengan pembacaan naskah Pakta Integritas oleh Asisten Administrasi Umum Setda Hendy Lestari di hadapan Sekda Valeanto Sukendro .
Saat membacakan sambutan Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, Sekda mengingatkan penandatangan Pakta Integritas menjadi penanda komitmen pelaksanaan APBD 2026 yang transparan dan akuntabel.
“Integritas , disiplin dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati .
Asisten Adum, Hendy Lestari melaporkan pada APBD 2026, total belanja di Sekretariat Dearah sebesar Rp 54. 393.342.138,-. Dana itu dikelola delapan Bagian yang ada diantaranya Bagian Umum, Perekonomian, Tata Pemerintahan, Kesra, Organisasi dan Bagian Hukum. Sedangkan belanja Diskominfo Rp8.249.483.515,- dan Badan Kesbangpol Rp 11.385.297.705,-.
“Penjabaran APBD didasarkan pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 tahun 2025,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan APBD 2026 oleh 46 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang pada Senin (5/1/2026). Hadir pada acara Wabup dan Forkompinda.
Meskipun diwarnai efisiensi anggaran berupa pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, Bupati tetap mengajak para pimpinan OPD tetap bekerja maksimal.
“Mari Kita tetap bekerja serius meningkatkan mutu pelayanan umum ditengah keterbatasan,” tegasnya .
Bupati meminta penanganan stunting dan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas. Sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Rudibdo melaporkan APBD 2026 mengalami penurunan akibat pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat. APBD 2026 tercatat Rp2,40 triliun atau turun sebesar Rp384,83 miliar dibanding Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,78 triliun. Pendapatan daerah sebesar Rp2,32 triliun rupiah atau turun sebesar Rp283,50 miliar dari Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 2,60 triliun.
Sedangkan belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp 2,40 triliun turun sebesar Rp384,83 miliar dibanding Perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp2,78 triliun. Defisit anggaran 2026 tercatat Rp 80,74 miliar.
“Menutup defisit anggaran tersebut, dipasang prediksi Sisa lebih pengunaan anggaran tahun sebelumnya pada penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 80,74 miliar,” ujarnya.
Pada Tahun 2026, disediakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp112,016 miliar atau 13,24 persen dibandingkan Pendapatan DAU dan DBH 2026. Jumlah itu sudah melebihi ketentuan peraturan yang berlaku bahwa alokasi ADD minimal 10% dari DAU dan DBH tahun berkenaan.
Pada kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBDes oleh 208 Kepala Desa.
Ketua DPRD Bondan Marutohening yang hadir pada acara itu menegaskan semua pihak yang telah menandatangani Pakta Integritas dapat mengutamakan semangat anti korupsi. “Laksanakan APBD dan APBDes secara akuntabel dan transparan mendukung Kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (muz)
