JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Wakil Bupati Hj Nur Arifah mewakili Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menerima secara resmi rombongan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kunjungan ini sekaligus apresiasi atas keberhasilan Pemkab Semarang mencetak rekor capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut.
Rombongan terdiri dari 45 peserta dan seorang pendamping dipimpim Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Kemendagri, Budi Santosa diterima di aula BKUD Jalan Ahmad Yani Ungaran, Senin (15/6/2026).
Budi menjelaskan para peserta merupakan pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu ada 2 orang petugas penyidik dan penyelidik tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Kami memilih Kabupaten Semarang sebagai lokasi studi lapangan karena memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Bahkan diatas angka Provinsi Jateng dan Nasional,” ujarnya.
Selain itu pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 15 kali berturut-turut menjadi bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan yang layak dijadikan obyek kajian.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP apalagi secara berurutan bukan tugas yang ringan. Karenanya, para peserta studi lapangan akan mengkaji secara langsung penyelenggaraannya.
Para peserta studi lapangan rencanannya akan mengunjungi empat instansi. Yakni Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kabupaten Semarang. Satu lagi, Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha dalam sambutan tertulis dibacakan Wabup berharap ada masukan dari para peserta studi lapangan untuk pengembangan mutu pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami siap menerima masukan untuk kemajuan daerah,” katanya.
Diketahui, Pemkab Semarang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian kali ini ke-15 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2012.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah kepada Bupati Semarang H Ngesti Nugraha di aula Kantor BPK perwakilan Jateng di Pudak Payung, Kota Semarang, Kamis (11/6/2026). Ikut mendampingi Ketua DPRD Bondan Marutohening.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H Rahmatullah mengatakan, penyerahan LHP kali ini memberikan opini WTP kepada 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Disampaikan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi empat unsur utama. Yakni, memenuhi standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap undang-undang, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan.
Ia menjelaskan opini tersebut diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi empat unsur utama dalam pemeriksaan. Keempat unsur tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
“Opini WTP diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi seluruh aspek tersebut sehingga laporan keuangannya dinilai wajar dalam semua hal yang material,” ujarnya.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyambut baik capaian tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
Menurutnya, raihan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini bukan mudah. Ini hasil kerja keras disiplin seluruh OPD, bendahara, sampai operator di desa. 15 tahun WTP beruntun itu bukti konsistensi,” tegas Bupati Ngesti seusai menerima LHP.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo menegaskan, Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, terhadap LKPD 2025. Terutama, berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal itu akan diupayakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah, maupun pemberdayaan barang milik daerah.
“Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Ia menjelaskan, upaya peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, serta pemberdayaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, Rudibdo mengungkapkan bahwa progres tindak lanjut atas temuan BPK dari hasil pemeriksaan sebelumnya telah mencapai 96,6 persen. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Semarang dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan menjalankan rekomendasi auditor secara berkelanjutan.
Dengan raihan opini WTP ke-15 secara berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Semarang berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Diketahui, dari 548 Pemda se-Indonesia hanya 398 yang dapat WTP atau 72,6% Pemda WTP. Pemda yang berhasil meraih 15 tahun beruntun hanya 23 kabupaten/kota. Pemkab Semarang termasuk di dalamnya. Di Jateng sendiri, dari 35 kabupaten/kota, hanya 9 daerah yang WTP 10 tahun beruntun ke atas. Kabupaten Semarang jadi 1 dari 3 daerah dengan streak terpanjang 15 tahun. Dua lainnya, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. (muz)
