JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Semarang pada 14 Desember 2026 mulai mendapat pengamanan khusus. Polres Semarang menyiapkan hampir 500 personel untuk mengantisipasi potensi konflik antarpendukung calon hingga praktik botoh atau perjudian yang dikhawatirkan mengganggu jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Kesiapan pengamanan ditandai dengan upacara gelar pasukan Operasi Aman Desa 2026 di GOR Pandanaran Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (14/10/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) untuk menghadapi berbagai kemungkinan selama tahapan hingga hari pemungutan suara.
Hadir Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha, Dandim 0714/Salatiga Letkol Fajar Hapsari Nugroho, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Dohar Nainggolan, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Golom Silitonga, serta Ketua Hamong Projo serta sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi samping.
Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, ratusan personel telah dipersiapkan dan menjalani pelatihan agar mampu merespons situasi kontinjensi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkades.
“Kegiatan ini merupakan bentuk latihan sekaligus kesiapan personel Polres Semarang dalam menghadapi gangguan atau situasi kontinjensi menjelang kegiatan Pilkades di Kabupaten Semarang,” ujarnya.
Selain mengantisipasi gesekan antarpendukung calon, kepolisian juga mewaspadai peredaran minuman keras (miras) yang berpotensi memicu keributan. Patroli rutin dan razia penyakit masyarakat dilakukan untuk menekan potensi gangguan sejak dini.
Heru mengungkapkan, dalam kegiatan penindakan yang telah dilakukan, petugas menemukan sejumlah botol minuman keras dari berbagai jenis. Hasil penindakan tersebut akan disampaikan lebih lanjut setelah kegiatan selesai.
Namun, perhatian aparat tidak hanya tertuju pada potensi keributan fisik. Praktik botoh juga menjadi salah satu hal yang diantisipasi karena dapat memengaruhi dinamika persaingan ant calon kepala desa.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berupaya mencegah masuknya botoh dalam Pilkades serentak yang digelar di 140 desa.
Menurut Ngesti, praktik tersebut perlu diwaspadai karena dikhawatirkan memengaruhi pilihan masyarakat, termasuk melalui upaya membeli hak suara. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan hingga tingkat kecamatan agar warga memahami pentingnya menjaga proses pemilihan tetap aman dan kondusif.
“Kami berupaya maksimal jangan sampai hak pilih masyarakat terbeli oleh botoh-botoh yang nantinya mungkin masuk Kabupaten Semarang. Ini perlu diantisipasi bersama,” kata Ngesti seusai upacara gelar pasukan.
Menurutnya, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Peran pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga warga juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama tahapan pilkades. Dia menegaskan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi perhatian bersama selama tahapan pilkades di 140 desa.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat turut menjaga suasana tetap damai selama tahapan Pilkades. Perbedaan dukungan terhadap calon, menurutnya, tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang merusak kerukunan warga.
“Beda pilihan, beda pandangan, beda pendapat, tetapi kita harus saling menghormati, saling menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan agar situasi Kabupaten Semarang kondusif,” tuturnya.
Dengan pengamanan yang disiapkan sejak dini, kepolisian dan pemerintah daerah berharap Pilkades di 140 desa dapat berlangsung aman tanpa konflik maupun praktik yang mencederai kebebasan masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat desa. (muz)
