JATENGPOS. CO. ID, BATANG – Investasi Jawa Tengah telah mencapai Rp 72,54 triliun hingga triwulan III 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kini membidik realisasi investasi sebesar Rp 110 triliun hingga akhir tahun, dengan mengandalkan masuknya investor asing, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan kawasan industri baru.
Optimisme itu muncul di tengah capaian investasi yang telah mencapai 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun. Gubernur Luthfi berharap sisa waktu hingga akhir 2026 dapat dimanfaatkan untuk menggenjot penanaman modal, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru di Jawa Tengah.
“Kita optimistis, sebentar lagi ada perusahaan dari Vietnam akan masuk. Kemudian beberapa kabupaten/kota telah BtoB dengan kita, juga sister province dan sister city dengan kita. Artinya, kita optimistis bahwa 2026 nanti bisa menyamai capaian tahun lalu, yaitu Rp 110 triliun,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, investasi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 23 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 59,94 triliun pada akhir semester I, sebelum bertambah menjadi Rp 72,54 triliun hingga triwulan III.
Meski capaian tersebut menunjukkan tren positif, pemerintah provinsi masih perlu mendorong realisasi investasi pada triwulan terakhir agar target yang dipatok dapat terpenuhi.
Untuk menjaga momentum tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengandalkan forum bisnis dan investasi serta kerja sama antardaerah dan antarnegara. Langkah ini diarahkan untuk mempertemukan calon investor dengan pemerintah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha yang dapat mendukung realisasi penanaman modal.
Luthfi mencontohkan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) sebagai salah satu instrumen promosi investasi yang telah dijalankan. Menurut dia, forum tersebut mampu menghasilkan potensi investasi hingga Rp 19 triliun dalam satu hari.
“Forum-forum bisnis dan investasi seperti yang diselenggarakan oleh detikcom ini dapat mempertemukan dunia usaha, kawasan industri, serta pemangku kebijakan, yaitu pemerintah. Salah satu contoh, kami punya Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang sehari bisa menghasilkan investasi sampai Rp 19 triliun,” ujar Luthfi, yang memimpin Jateng bersama wagub Taj Yasin.
Namun, upaya menarik investor tidak berhenti pada promosi. Pemerintah daerah juga dituntut menyiapkan kawasan industri, infrastruktur pendukung, dan iklim usaha yang memungkinkan rencana investasi benar-benar terealisasi.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki sekitar tujuh kawasan industri eksisting yang tersebar di Semarang, Demak, Kendal, Batang, dan Brebes. Selain itu, sekitar 12 kawasan industri baru tengah disiapkan di berbagai daerah untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.
Luthfi menilai pengembangan kawasan industri menjadi salah satu kunci untuk memperluas aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan yang telah berkembang. Ia juga mendorong kepala daerah berperan aktif memasarkan potensi wilayahnya kepada calon investor.
“Kawasan industri penting untuk pertumbuhan ekonomi baru. Di Jawa Tengah sekarang pertumbuhan ekonomi sudah 5,80 persen atau di atas rata-rata nasional. Ini sangat menjanjikan sekali. Manakala geopolitik tidak menentu, perang dagang dan sebagainya, tidak menyurutkan kita bahwa Jawa Tengah merupakan tujuan investasi nasional dan internasional,” katanya.
Bagi masyarakat, keberhasilan menarik investasi pada akhirnya perlu tercermin dalam manfaat nyata, mulai dari bertambahnya kesempatan kerja hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar kawasan industri. Besarnya nilai investasi perlu diikuti realisasi proyek dan penyerapan tenaga kerja.
Selain kesiapan kawasan industri, kepastian hukum dan keamanan wilayah menjadi faktor penting dalam meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya. Kondisi yang aman dan kondusif dinilai dapat memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Dalam forum tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Sudaryanto dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan komitmen mendukung keamanan investasi di wilayah Jawa Tengah.
Roy mengatakan, kepolisian bersama TNI akan mengawal kegiatan investasi, termasuk menindak aksi premanisme dan berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
“Kami memberikan jaminan untuk mengawal investasi dengan memberikan rasa nyaman ke semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Polri dan TNI berusaha melakukan tindakan tegas terhadap premanisme dan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat,” kata Roy.
Polda Jawa Tengah juga berencana membentuk polsek khusus atau subsektor di kawasan industri untuk mempercepat respons terhadap gangguan keamanan. Langkah tersebut akan melengkapi layanan pengaduan dan desk ketenagakerjaan yang telah berjalan.
“Kami juga akan lakukan patroli rutin bersama TNI untuk peningkatan keamanan dan ketertiban sebagai salah satu syarat jaminan investasi,” ujarnya.
Di tengah upaya mendorong investasi, Ahmad Luthfi menerima penghargaan Figur Akselerator Kemajuan kategori Investasi dan Penguatan Program Strategis Nasional dari detikcom dalam rangkaian Forum Investasi Jawa Tengah dan Detik Jateng-Jogja Award 2026.
Luthfi menyebut penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui pengembangan kawasan industri.
“Kita mendapatkan penghargaan terkait dengan investasi di wilayah kita. Bukan penghargaan ini yang menjadikan kita lebih bersemangat, tetapi ini sebagai pemicu dan pengingat kita untuk lebih giat lagi dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan industri,” ungkap Gubernur.
Dengan realisasi investasi Rp 72,54 triliun hingga triwulan III, Jawa Tengah memiliki modal untuk mengejar target akhir tahun. Pemprov Jateng akan memastikan investasi yang masuk benar-benar terealisasi dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*)
