Sinergitas Bea Cukai – Satpol PP Jateng, Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal


JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Bea Cukai Kanwil Jateng DIY bersama Satpol PP Jawa Tengah memusnahkan 32.782.798 batang rokok ilegal dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan sepanjang 2025–2026.

Pemusnahan dilakukan di Halaman Gedung Gradhika, Kompleks Kantor Gubernuran Semarang, Kamis (12/11/2026).

Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp49,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp32,60 miliar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Agus Yulianto mengungkapkan, dari total penindakan tersebut, sepanjang 2025 tercatat 54 kasus dengan barang bukti 11.841.728 batang rokok ilegal dan 5.402,1 liter MMEA.

Sementara pada 2026, tercatat 72 penindakan dengan hasil 20.941.070 batang rokok ilegal dan 2.633,08 liter MMEA.

Baca juga:  KPM PKH Menuju Graduasi Mandiri

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.

“Keberhasilan penindakan tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto, menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Pengawasan dilakukan melalui operasi pasar, patroli darat hingga pemeriksaan barang kiriman dengan melibatkan 35 Satpol PP kabupaten/kota,” tegasnya.

Satpol PP Jateng juga mengembangkan inovasi berbasis teknologi dan data PANCEN JATENG untuk mengintegrasikan informasi serta laporan masyarakat guna mendeteksi peredaran rokok ilegal secara lebih cepat dan tepat.

Baca juga:  Dilantik, Pengurus KONI Kabupaten Semarang Target 5 Besar Porprov Jateng

“Kami mengimbau masyarakat tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal,” tegasnya.

Sinergitas dalam pemberantasan barang ilegal tersebut bukan semata tugas pemerintah dan aparat, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan mengamankan penerimaan negara. (ucl)



TERKINI

Rekomendasi

...