JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Komisi B DPRD Kota Semarang melakukan sidak lapangan. Kali ini komisi yang membidangi masalah perekonomian ini mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang berada di kompleks Balaikota.
Dalam sidak yang dipimpin Ketua Komisi B, Agus Riyanto Slamet tersebut, dewan melihat langsung kondisi kantor Bapenda yang penuh sesak oleh wajib pajak dan harus mengantri saat akan membayar pajak di loket.
“Ada beberapa hal masukan dari warga saat sidak dewan kali ini yakni tempatnya agak tidak representatif, karena sesak sehingga waktunya menjadi lama saat akan membayar pajak. Pemkot Semarang juga punya petugas yang ditempatkan di mobil keliling untuk melayani warga membayar pajak, sehingga tidak di kantor saja yang punya kendala,”ujar Agus Riyanto Slamet.
Agus menambahkan, mudah-mudahan Pemkot punya hajat untuk menyediakan tempat lain yang representatif. Sehingga bisa melayani warga lebih optimal lagi. “Tahun ini seharusnya sudah bisa melakukan kajian untuk pemindahan, dan dianggarkan dalam anggaran perubahan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiyana mengatakan, meski dengan keterbatasan fasilitas, pihaknya berusaha untuk memberikan layanan maksimal bagi warga. Pihaknya tak menampik, kantor yang lebih ideal dibutuhkan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
“Namun kendalanya ketersediaan aset tanah atau bangunan yang layak dan strategis. Karena kami harus melayani warga di seluruh Kota Semarang. Idealnya memang tempat yang aksesnya terjangkau bagi warga yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang,” katanya.
Sebelumnya, beberapa warga memang mengeluhkan terkait fasilitas pelayanan di kantor Bapenda Kota Semarang yang dinilai kurang memadai. Meski secara pelayanan sudah baik, namun ruang pelayanan yang sempit serta keterbatasan ruang parkir membuat warga yang akan mengurus perpajakan kesulitan memperoleh pelayanan maksimal.
Padahal setiap hari ada puluhan warga yang mengurus pajak, di antaranya pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan pajak daerah lainnya. (sgt)
