JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto menganggap semua daerah di Jawa Tengah termasuk Surakarta rawan konflik pada tahun politik menjelang Pemilihan Gubernur Jateng 2018.
“Semua wilayah di Jateng dianggap rawan, meski pada pelaksanaan pilkada di Jateng dari pengalaman selama ini, ayem tentrem dan aman,” kata Pangdam di sela kunjungan kerja di Markas Kodim 0735 Surakarta, Jumat.
Pangdam mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini, agak istimewa karena selain pilgub, juga menjelang 2019 pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, itu mungkin agak rawan, tetapi sudah diantisipasi betul segala kemungkinan.
Menurut Pangdam kunjungan kerja ke wilayah Surakarta memberikan pengarahan kepada anggotanya untuk memastikan kondisi dan keinginan mereka yang harus disampaikan ke pimpinannya.
Selain itu, Pangdam juga memberikan pengarahan soal tahun politik di Jateng, dan pihaknya akan memastikan tentang komitmen Panglima TNI yang disampaikan yakni netralitas sebagai prajurit TNI.
“Apakah soal netralitas ini sudah sampai ke prajurit TNI. Dan, apakah mereka juga sudah paham. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua prajurit atas apa yang mereka kerjakan sehingga TNI atau sesuai lembaga survei menempati teratas sebagai institusi yang terpercaya hingga sekitar 94 persen,” kata Pangdam.
Hal tersebut, lanjut Pangdam, tidak lepas dari tugas atau apa yang sudah dilakukan selama ini, dan kondisi itu untuk dipertahanan dan ditingkatkan.
Pangdam mengatakan soal tahun politik yang terdekat Pilgub Jateng sebagai pimpinan di Kodam Diponegoro tidak pernah meremehkan tentang kemungkinan kerawanan yang terjadi di wilayahnya. TNI akan mengantisipasi semua yang terjadi dengan membuat peta wilayah kerawanan dan mengantisipasinya.
“TNI pada hal ini, tentunya mem-backup Polda Jateng. Jika Korem Warastratama ‘backup’ Polresta setempat, dan semuanya sudah disiapkan, kemungkinan yang terjadi sudah diantisipasi serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” katanya.
Pangdam mengatakan pihaknya sekarang sudah mulai monitor kondisi terbaru di media sosial seperti apa. Upaya-upaya mendiskreditkan satu sama lain atau menjelekan, maka Polda membentuk tim siber antikampanye hitam.
Kendati demikian, Pangdam selalu menekankan kepada prajurit soal netralitas yang dimaksud larangan yang harus dipatuhi, dan kemungkinan adanya jebakan dan lainnya karena tidak semua orang itu suka dengan TNI, sehingga melakukan hal-hal yang sangat sensitif masalah kredibilitas.
Selain itu, Pangdam juga berpesan kepada seluruh masyarakat Jateng, bahwa pilkada merupakan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali dan sangat menentukan proses pembangunan lima tahun ke depan. Laksanakan pilkada dengan sebaik-baiknya, sebagaimana selayaknya sebagai pesta penuh kegembiraan, tidak ada tekanan serta tidak ada rasa ketakutan.
“Masyarakat meyakini semua calon yang ada terbaik, pilih dengan hati nurani,” kata Pangdam. (drh/ant)
