JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Tengah, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan refleksi hasil kinerja jajarannya.
Refleksi disampaikan saat Nana menjadi inspektur upacara pada di di halaman Kantor Gubernur Jateng pada, Senin, 5 Agustus 2024.
Sebagai informasi, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tapat pada 19 Agustus 2024.
Nana menilai, usia 79 tahun untuk sebuah provinsi adalah usia yang mapan. Artinya sudah cukup dewasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan kemapanan usia, maka kondisi masyarakat juga semestinya sejahtera.
“Apakah masyarakat kita sudah sejahtera? Karena fakta di lapangan, masyarakat kita masih banyak yang masih di bawah garis kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem. Makanya dalam hal ini kita tingkatkan terus atensi kita, kinerja kita untuk masyarakat Jawa Tengah,” ujar dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2024 mencapai 10,47% atau sebanyak 3,70 juta orang. Angka ini turun 0,30% dibanding periode sebelumnya pada Maret 2023, yang sebanyak 3,79 juta orang.
Nana menyampaikan terima kasih atas keseriusan jajarannya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meski begitu, kerja keras tetap harus dilakukan.
“Saya minta betul-betul tingkatkan pelayanan, selain itu bagaimana upaya-upaya kita untuk menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap, keberadaan pemerintah benar-benar didedikasikan untuk masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus inovatif dan bisa menyentuh masyarakat. Program-programnya juga mesti bisa memenuhi harapan masyarakat, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan.
Pada kesempatan itu, Nana sekaligus mengingatkan bahwa tahun 2024 sudah memasuki triwulan ketiga. Maka, target kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, semestinya sudah mulai nampak.
“Saya mengharapkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” kata dia.
Menurut dia, triwulan ketiga merupakan masa yang krusial dalam siklus anggaran dan kinerja pemerintahan.
“Jadi saya harapkan betul-betul check and re-check, apakah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan,” tandasnya. (adv/ucl/jan)
