JATENGPOS. CO. ID, SRAGEN – Pemberdayaan Disabilitas di Sragen mendapat perhatian dunia khususnya dari lembaga non pemerintah Internasional Non Goverment Organization (NGO) Liliane Found.
Organisasi sosial asal Belanda ini terjun langsung melihat penanganan pemberdayaan warga disabilitas di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Sragen.
Bersama Staf ahli Kantor Staf Presiden (KSP) dan NGO untuk menduplikasi pemberdayaan kaum disabilitas untuk diterapkan ke sejumlah negara berkembang di dunia seperti Afrika maupun Amerika latin dan Asia.
Perwakilan NGO Liliane Found Willie Houben menyampaikan kehadirannya ke Sragen untuk belajar dan melihat contoh pemberdayaan untuk disabilitas di Desa. Sejauh ini pengamatannya sangat baik. ”Kita akan duplikat atau tiru program pemberdayaan yang dilakukan di desa lain,” ujarnya.
Pihaknya tidak hanya melakukan pemberdayaan di Indonesia, namun juga di negara lain yang mulai berkembang. Lantas contoh yang diambil dari Indonesia mungkin bisa diterapkan negara lain. Dia sendiri berkeliling di negara dengan perekonomian menengah seperti di wilayah Asia, Afrika dan amerika selatan.
Sementara Kades Bedoro, Pri Hartono menuturkan kedatangan tamu dari belanda dan KSP. Mereka ingin melihat pemberdayaan disabilitas di Desa Bedoro. Lantaran sempat mendapatkan penghargaan dari kementerian Desa.
”Kami bersama teman-teman disabilitas koordinasi dengan baik. Dari 2016 sampai sekarang. Mereka bisa mendapatkan hak yang layak. Program yang didukung seperti mengoptimalkan keahlian mereka. Seperti pembuatan batu bata, peternakan bebek, sapi, UMKM,” ujarnya.
Dia menyampaikan penyandang disabilitas yang terdaftar ada 48 orang. Namun yang aktif ada 24 orang.
”Alhamdulillah karena kemauan mereka sendiri, merasa sudah mandiri. Beberapa dari mereka memutuskan mengembalikan kartu JKN,” ujar dia.
Disisi lain Tenaga Ahli Madya Bidang Penyandang Disabilitas KSP Sunarman Sukamto menyampaikan hadir di Sragen untuk memastikan anggaran dan regulasi pemerintah pusat bisa menyentuh masyarakat bawah. Terutama mengawal Undang-Undang Desa dan Dana Desa (DD).
Lantas pihaknya mendapat informasi di Kecamatan Sambungmacan, seluruh desanya sudah memberikan dukungan penganggaran dan pemberdayaan. Salah satu desa pionernya yakni Desa Bedoro.
”Laporan itu bukan isapan jempol, kades dan masyarakat sudah menyampaikan upaya peningkatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di desa,” ujarnya.
Melihat berkesinambungnya program tersebut, pihaknya mendorong untuk menjadi model wilayah lain untuk membangun kesadaran dalam pemberdayaan. Apalagi desa di Seluruh Indonesia sebanyak 74 ribu.
“Inspirasi dan informasi dari desa Bedoro akan jadikan bahan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di pemerintah pusat,” ujarnya. (ars/jan)
