JATENGPOS. CO. ID, KARANGANYAR-Polres Karanganyar memberikan perhatian adanya konflik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar terkait aturan sistem KomandanTe yang menyebabkan caleg terpilih tidak dilantik.
Dalam laporan Kasat Intelkam Polres Karanganyar, Iptu Budi Santoso, menjelaskan, saat ini di internal Partai PDIP sedang terjadi perselisihan dengan adanya peraturan KomandanTe.
Belum lama ini ada calon legislatif dari partai tersebut yang melakukan aksi di KPU karena yang bersangkutan tidak jadi dilantik dikarenakan adanya sistem KomandanTe di tubuh Partai PDI-P.
Kemudian yang bersangkutan menyatakan apabila sampai tanggal 28 Agustus 2024 saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, mereka tidak dilantik, akan melakukan aksi pengepungan di gedung DPRD Kabupaten Karanganyar.
“Hal tersebut perlu diantisipasi oleh Polres Karanganyar,” jelasnya.
Demikian halnya yang mengemuka dalam rapat Tactical Floor Game (TFG) Latpraops Mantap Praja Candi 2024. Dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Hukum Polres Karanganyar, Selasa (20/8).
Hadir dalam acara tersebut, Wakapolres Karanganyar Kompol Mardiyanto, S.A.P., M.H., Kabagren Polres Karanganyar Kompol Dudi Pramudia, S.H., M.H., Para PJU, Kasat, dan Perwira Polres Karanganyar.
Wakapolres Karanganyar, Kompol Mardiyanto meminta jajaran agar mengoptimalkan kegiatan dalam Ops Mantap Praja baik dari sisi Preemtif, Preventif maupun penegakkan hukum. Polri harus mampu mengamankan seluruh tahapan Pilkada serentak termasuk pengamanan pendistribusian Logistik
“Tingkatkan kegiatan Cooling System membangun narasi besar yakni, Persatuan dan Kesatuan serta kemajuan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Juga tingkatkan sinergitas, kerjasama dengan seluruh penyelenggara Pemilihan dan Stake Holder terkait untuk menjaga keberhasilan dan kelancaran Pilkada serentak 2024 dan jaga netralitas dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Disamping itu, Polres juga diminta mengoptimalkan pembuatan dan amplifikasi konten positif untuk membangun partisipasi masyarakat dalam antisipasi Konflik.
“Lakukan Patroli Cyber jika ditemukan konten Hoax /Provokatif lakukan take down berkerja sama dengan Stake Holder terkait,” urainya.
Ia juga menegaskan agar petugas melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap pihak yang sengaja memecah belah bangsa dan menimbulkan konflik. (yas/jan)
