JATENGPOS. CO. ID, KUDUS- Pemkab Kudus menggelar konsultasi publik untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (22/1) pagi. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stake holder di Kabupaten Kudus.
Pj Bupati Kudus, Herda Helmijaya mengatakan, konsultasi publik ini untuk meminta pendapat atau pandangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD 2026 mendatang. Selain itu, penyelerasan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026.
‘’Serta penyelarasan visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kudus 2025-2030,’’ ungkap Herda.
Soal visi dan misi Bupati-Wabup Kudus terpilih, Herda menyebut pun sudah selaras dengan RKPD 2026. Namun untuk realisasinya dibutuhkan musyawarah bersama, guna menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada 2026 mendatang.
‘’Jadi nanti bisa diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah. Seperti program tunjangan untuk modin (tokoh agama) dan wajib belajar 15 tahun,’’ tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Herda pun menyebut pencapaian target prioritas dalam penyusunan RKPD 2026 adalah menurunkan angka kemiskinan dari tahun 2024 sebesar 7,23 persen menjadi 6,76 persen pada tahun ini dan 6,56 persen di tahun depan.
Kemudian menurunkan angka pengangguran terbuka dari 2024 sebesar 3,19 persen turun menjadi 3,15 persen tahun ini. Sedang tahun depan targetnya turun menjadi 3,08 persen.
‘’Selain itu, ekonomi tumbuh positif di angka 2,3 persen sampai 3 persen pada tahun ini hingga 2026 mendatang. Dan untuk IPM tahun ini meningkat 77,48 persen dari tahun lalu mencapai 77,21 persen, serta di 2026 meningkat 77,48 persen,’’ paparnya.
Sementara fokus prioritas pembangunan Kabupaten Kudus 2026, kata Herda yaitu penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas.
‘’Termasuk penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dan berkualitas,’’ jelasnya.
Herda berharap, melalui konsultasi publik ini, agenda prioritas daerah dapat diketahui secara luas, mendapat masukan dan saran dari seluruh stakeholder yang ada. Serta dapat kerja sama yang baik, antara eksekutif dan legislatif, sehingga ada keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran.
‘’Selain itu, Bappeda dapat memfasilitasi dan menamung dengan baik proses penyampaian masukan dan saran dari Masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan,’’ pungkasnya. (han/jan)
