JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan kolaborasi dalam menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, proses pemenuhan rumah layak huni tersebut memerlukan kerja keras, sekaligus anggaran yang tidak sedikit.
“Karenanya, kolaborasi menjadi solusi terbaik. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota, desa, bahkan juga melalui pembiayaan kreatif dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hunian di daerah pedesaan terus dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Program-program CSR menjadi salah satu model yang efektif dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Cilacap dan Banyumas ini.
Bantuan perbaikan RTLH, menurut Sarif, dinilai cukup efektif sebagai salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Meski demikian, program ini harus dan benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai ada miss data pemberian bantuan, atau asal tunjuk. Semua harus sesuai dan harus ada pendampingan atau pelatihan,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selama tahun 2024 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbaiki setidaknya 17.325 unit RTLH yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Tahun ini, targetnya juga di angka serupa.
Meski demikian, katanya, monitoring dan evaluasi yang berkala harus dilakukan. Harapannya, program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Juga memastikan, semua rumah yang direnovasi telah memenuhi standar kelayakan dan siap untuk ditempati oleh pemiliknya,” tandasnya.(adv)
