JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Usaha maksimal dari para pengelola bisnis Industri pariwisata dalam meraih target pendapatan, di tengah efiseinsi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat, terus dilakukan dengan berbagai cara yang diterapkan secara profesional.
Seperti yang dilakukan oleh para pengelola Industri pariwisata yang tergabung dalam PHRI (Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia) Jawa Tengah.
Mereka terus bersemangat mencapai target bisnis, meski kembang kempis di tengah program efisiensi anggaran dari kebijakan pemerintah pusat.
Ketua PHRI Jawa Tengah Heru Isnawan menegaskan, bahwa efisiensi anggaran tersebut, benar – benar berdampak untuk capain target pendapatan, khususnya bisnis penginapan (hotel), di semua segmen.
“Pada awal tahun 2025, pemerintah pusat telah mengumumkan efisiensi anggaran kegiatan di hotel sebesar 50 persen. Kami, selaku pengelola bisnis hotel tetap patuh dan menerima kebijakan tersebut,” kata Heru kepada JATENG POS, di Hotel Grasia Semarang, Selasa (8/5/2025).
Lanjut Heru, tetapi untuk 50 persen anggaran dari dampak efisiensi tersebut, hingga kini tidak pernah terealisasi.
“Pemerintah pusat atau daerah tidak lagi menggunakan anggaran dalam kegiatan MICE (meeting, Incentive, Convention dan Exhibition) di hotel alias anggaran tidak pernah cair dari sisa anggaran pada bulan Januari hingga Februari,” tegasnya.
Dijelaskan, hal tersebut sangat berdampak untuk capain target pendapatan. Bahkan juga berdampak terhambatnya sistem bisnis hingga pengurangan karyawan.
“Dampaknya sangat terasa, saat kegiatan dan reservasi mengalami pembatalan (cansel) dari berbagai panitia kegiatan pemerintahan pusat dan daerah hingga di angka 30 hingga 40 persen,” ujarnya.
Dampak pembatalan berbagai kegiatan tersebut, juga merambah pengurangan karyawan dan vendor yang biasa mengadakan kegiatan di hotel.
“Tidak saja karyawan yang kami berhentikan kerja khususnya pekerja kontrak, harian dan kasual. Tetapi, vendor pun juga tidak berkegiatan dengan adanya pembatalan berbagai kegiatan yang sudah terjadwal tersebut,” imbuhnya.
PHRI Jateng berharap, sisa 50 persen dari anggaran pada bulan Januari – Februari 2025, sebelum kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tersebut bisa di cairkan.
“Harus dicairkan karena masih ada sisa anggaran sebesar 50 persen, agar pemerintah pusat dan daerah bisa menggelar kegiatan MICE di hotel dan selanjutnya efisiensi tersebut, harus di kaji kembali agar bisa menjadi efisiensi yang efektif,” tutup Heru Isnawan.
Poin utama agara efesiensi anggaran tersebut untuk di kaji ulang juga sudah di suarakan oleh DPP PHRI dan BPD PHRI se-Indonesia dalam kegiatan Munas di Bogor Jawa Barat, belum lama ini. (ucl)
