JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi langkah pembenahan tata kelola daerah di berbagai sektor.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang digelar Rabu, 14 Mei 2025, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan sejumlah fokus utamanya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD hingga BLUD Jateng yang hadir di acara tersebut.
Yakni terkait efisiensi anggaran yang mendukung perputaran ekonomi, disiplin pembayaran pajak kendaraan, dan penguatan pengelolaan lingkungan melalui pembentukan Satgas Sampah.
Terkait efisiensi, Gubernur menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan berarti memangkas seluruh kegiatan, melainkan menyusun ulang prioritas agar anggaran yang tersedia tetap bisa berdampak langsung pada masyarakat.
“Tolong dihitung lagi. Mana kegiatan yang bisa tetap jalan penuh tanpa dipotong, itu jalan. Saya sebagai gibernur siap bertanggung jawab. Nanti kalau sudah (datanya) akan saya bawa ke Jakarta dan sampaikan ke pusat bahwa kegiatan ini penting untuk mendukung ekonomi daerah,” kata Luthfi dalam arahannya.
Ia merespons munculnya kekhawatiran dari pelaku usaha yang terdampak kebijakan efisiensi, termasuk dari sektor perhotelan. Menurutnya, kegiatan yang berdampak pada pergerakan ekonomi harus tetap hidup, dengan manajemen anggaran yang cermat.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya membangun budaya pajak yang tertib dan berkelanjutan. Meski hasil evaluasi di triwulan I hasilnya baik, Luthfi tak ingin ke depan masyarakat tidak bisa lagi menjadikan pemutihan sebagai alasan untuk menunda kewajiban bayar pajak.
Ia menekankan pemutihan sejatinya hanya ditujukan untuk kendaraan yang sudah tidak aktif. Sedangkan bagi kendaraan yang masih digunakan, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar tepat waktu.
“(Tahun) 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan seyogyanya hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar dan ini harus kita laksanakan,” ujarnya.
Di bidang lingkungan, Gubernur Ahmad Luthfi juga menegaskan keseriusannya dengan membentuk Satgas Sampah sebagai upaya sistematis menghadapi tantangan pengelolaan sampah di daerah.
Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas, Juni mendatang.
“Nanti kita bentuk Satgasnya, lalu kita evaluasi. Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap membahas sampah secara serius. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dengan kombinasi pendekatan fiskal yang bijak, dorongan disiplin pajak, dan keseriusan dalam urusan lingkungan, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa Jawa Tengah tidak ingin sekadar mengikuti arah pusat—tetapi siap menjadi pemimpin perubahan dari tingkat daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Taj Yasin menambahkan Kabupaten Banyumas bisa menjadi model pengelolaan sampah daerah yang berhasil. Menurutnya, sistem yang diterapkan di Banyumas terbukti efektif, berkelanjutan, dan memiliki nilai ekonomi yang dapat direplikasi. (*/jan)
