JATENG POS. CO. ID, SEMARANG – Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, sampai saat ini sudah ada 877 SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) yang sudah operasional di Jateng. Jumlah itu lebih tinggi ketimbang Jawa Barat
“Per 24 Agustus 2025 yang sudah beroperasional di Jawa Tengah itu 877 SPPG, dari target 3.228,” kata Sumarno, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPPG se- Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 26 Agustus 2026.
Rincianya, dari 877 jumlah SPPG yang sudah operasional, yang dikelola TNI 22 unit, Pondok Pesantren 5 unit, mitra 848 unit, serta Polri 2 unit. Angka itu disebut masih lebih tinggi dari Jawa Barat yang baru mencapai 500-an.
Sumarno mengatakan, dari target 9,6 juta sasaran penerima program makan bergizi gratis (MBG) di Jateng, akselerasinya sudah mencapai 2,7 juta penerima manfaat.
“Ini baru 28,14 persen. Terdiri untuk 2,48 juta siswa, ibu hamil 32.466, ibu menyusui itu 35.965 dan untuk balita 52.217,” ucapnya.
Dikatakan Sumarno, Pemerintah Provinsi Jateng meskipun tak memiliki banyak kewenangan dalam pendirian SPPG, akanterus membantu akselerasi pendiriannya. Mulai dari memfasilitasi dan mendukung dan berkoordinasi untuk percepatan penyediaan SPPG.
Sejauh ini, kata Sumarno, Pemprov Jateng berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi lahan aset pemerintah daerah yang memungkinkan bisa untuk SPPG.
“Ini kita sudah mengusulkan 134 titik. Sudah dilakukan survei dari Badan Gisi Nasional (BGN) sebanyak dua kali di 12 kabupaten pada 34 titik. Hasilnya 24 layak dan 10 titik tidak layak karena secara kontur lahan dari asesmen itu tidak layak untuk dijadikan SPPG,” katanya.
Pihaknya juga mengajak lintas pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk fokus merancang pendirian SPPG di daerah yang secara infrastruktur atau akses lebih sulit dijangkau.
“Karena mereka (penerima manfaat) secara kriteria mungkin lebih membutuhkan terlebih dulu,” katanya.
Di sisi lain, percepatan pendirian SPPG dikatakan Sumarno, penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain fungsi utamanya untuk pemenuhan gizi.
Maka dari itu, Pemprov Jateng mengajak kerjasama lintas sektoral, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk akselerasi percepatan pendirian SPPG.
Diharapkan Sumarno, berdirinya SPPG punya dampak yang luas terhadap masyarakat di sekitarnya. Kaitannya dengan suplai bahan baku dan juga tenaga kerja. Hal itu pula menjadi potensi yang luar biasa karena akan ada perputaran uang yang cukup besar.
“Tentu saja ini akan menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah bagaimana itu perekonomian bisa berputar di lokasi itu. Kami berharap SPBG ini juga akan berdiri di desa-desa yang tentu saja yang butuh didukunh untuk perputaran uang yang ada di desa-desa itu,” katanya. (ucl)
