JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, menerima audiensi dari perwakilan petani di berbagai kabupaten/kota di wilayahnya di kompleks Kantor Gubernur Jateng, pada Rabu, 24 September 2025.
Sumarno menyerap banyak aspirasi dari para petani pada momentum Hari Tani Nasional 2025 tersebut.
Dalam audiensi itu, Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jateng-DI Yogyakarta, Purwanto berharap, Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) melibatkan petani dalam pelaksanaan reforma agraria.
Sebab, kata dia, hingga kini masih ditemukan persoalan lahan yang melibatkan sejumlah petani. Olah karenanya, ia berharap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjadi penyambung suara petani, untuk mewujudkan reforma agraria yang adil.
Dikatakannya, para petani ingin Pemerintah Provinsi Jateng bisa menyuarakan permasalahan konflik lahan ke pemerintah pusat dan DPR. Tujuannya agar legislatif mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Reforma Agraria dan membentuk Badan Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Permasalahan lain yang disampaikan petani adalah ingin akses pupuk subsidi dipermudah, serta mengatasi konflik petani dengan satwa. Sebagai contoh, satwa liar monyet ekor panjang di Gunung Merbabu dan Merapi kerap keluar dari hutan untuk memakan tanaman pertanian warga.
Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng Sumarno mengatakan, sejumlah aspirasi petani yang diterima akan diteruskan kepada pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perum Perhutani, dan lain-lain.
Ia juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk bisa mengakomodir langsung aspirasi petani.
Di sisi lain, dia berterimakasih atas peran petani dan para pegiat lingkungan terkhusus dalam menjaga kelestarian Gunung Merbabu dan Merapi. Apalagi, keberadaan gunung-gunung tersebut juga berfungsi sebagai sebagai wilayah serapan air untuk pertanian.
“Nanti masukan-masukannya, tentu saja akan kita laporkan Pak Gubernur Ahmad Luthfi. Insya Allah akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami. Karena banyak hal memang itu di luar kewenangan dari Pemprov Jateng,” ucapnya. (ucl)