JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mendukung penuh dan mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi untuk segera mengambil langkah-langkah taktis dan strategis demi memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 berjalan kondusif, lancar, dan aman.
Sumanto menegaskan bahwa sinergitas antar pemangku kepentingan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini disampaikan Sumanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Grhadika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang, Senin (8/12/2025).
“Aktivitas masyarakat menjelang, selama, dan pasca perayaan Nataru 2026 sangat tinggi. Pemerintah wajib hadir dalam agenda rutin tahunan yang turut menyedot perhatian ekstra tinggi,” jelasnya dalam paparan yang disimak Gubernur Ahmad Luthfi, Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo, Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen Achirudin Darojat, dan Kajati Siswanto.
Sumanto juga menyoroti pentingnya antisipasi pencegahan dan penanganan bencana, mengingat mulai tingginya intensitas hujan. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan 4 indikator penting yang harus menjadi fokus pemerintah: Pertama, pengendalian harga sembako dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok yang cukup dan harga stabil.
Kedua ketersediaan BBM dan gas, baik untuk stok maupun distribusi yang memadai. Ketiga, memastikan infrastruktur untuk mobilitas publik dan arus logistik berfungsi optimal, termasuk perbaikan jalan tepat waktu dan antisipasi dampak cuaca ekstrem terhadap keselamatan jalan. Dan, keempat kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat terhadap potensi bencana.
Rapat yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi itu meminta seluruh kepala daerah di 35 kabupaten/ kota untuk menindaklanjuti hasil rakor Forkopimda ini. Dalam rapat itu, dipaparkan pula pemetaan kondisi terkini dari Kepolisian, TNI, Bulog, PLN, Pertamina, dan BPS.
Gubernur memproyeksikan jumlah pemudik yang akan menuju maupun melintasi Jateng selama libur Nataru mencapai sekitar 8,7 juta orang. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, posko terpadu akan mulai beroperasi pada 22 Desember mendatang.
Terkait kebutuhan dasar dan energi, Gubernur meminta semua pemangku kepentingan menjamin ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga. Ia juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan distribusi guna mencegah adanya spekulan yang bermain harga.
“Jangan sampai ada gejolak harga yang dapat memukul ekonomi masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.
Pengendalian inflasi yang saat ini tercatat di kisaran 2,5% juga menjadi perhatian utama. Selain itu, keterjaminan pelayanan kesehatan harus dipastikan dengan menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai.
Menanggapi arahan Gubernur, sejumlah kepala daerah secara langsung mengutarakan perlunya penanganan segera terhadap jalan rusak. Mereka juga meminta agar lampu penerangan jalan dipastikan berfungsi optimal pada malam hari.
“Jalan utama dipastikan tidak ada jalan yang berlubang. Kalaupun ada material proyek hendaknya sudah mulai ditata supaya tidak menjadi penyebab kecelakaan,” kata Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyoroti aspek keselamatan infrastruktur menjelang arus mudik dan balik Nataru. (muz)
