JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Masyarakat Jawa Tengah, khususnya guru, nyaris tidak ada yang tidak mengenal Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum. Selain sebagai Ketua PGRI Jateng hingga sekarang, Muhdi panggilan akrabnya adalah pejuang pembela guru. Tidak berlebihan, saat pemilu 2024, Muhdi pun dipilih dan diipercaya guru untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah.
Ya, sejak lulus magister dan menjadi dosen, Muhdi muda sudah terlibat aktif di PGRI dan membela nasib guru. Kenapa? Kata Muhdi, nasib seseorang, bahkan suatu bangsa, ditentukan oleh pendidikan. Maka, guru adalah profesi sangat penting yang harus dibela.
“Dan pendidikan itu kuncinya ada pada guru. Maka nasib guru harus diperjuangkan sampai kapanpun,”ujarnya saat wawancara JatengPosTV, Rabo 31 Desember 2025.
Tidak saja ketika menjadi Ketua PGRI, Muhdi juga terus memperjuangkan guru katika menjadi Rektor UPGRIS dan saat ini menjadi anggota DPD dari Jawa Tengah. Muhdi lah salah satu sosok yang mendorong guru honorer segera diproses menjadi anggota PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Atas dedikasinya itu, Muhdi mendapat anugerah Man Of The Year 2025, dari Jateng Pos Award 2025. Pria asli Kebumen itu dianggap sosok yang tak pernah lelah membela guru. Baginya guru tidak sekadar pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi jendela kemajuan bangsa yang harus dibela status dan kesejahteraanya.
“Saya ini mungkin, satu dari sekian juta orang desa yang nasibnya berubah karena pendidikan. Ada sosok guru yang memotivasi saya dan siapapun untuk maju dan punya cit-cita,”imbuhnya.
Tetapi saat dia pertama jadi seorang guru (dosen), kala itu nasib guru sangat memprihatinkan. Bahkan jadi lagu Umar Bakri atau disebut guru pahlawan tanpa tanda jasa. Enak didengar kata Muhdi. Tetapi bagi guru yang menaruh hidupnya dari mengajar dengan ekonomi tidak cukup dan kurang perlindungan, ini ironi.
“Maka saya sebagai orang yang diproduk dari guru, dan akhirnya jadi dosen, saya aktif di PGRI untuk memperjuangkan nasib guru,”ucapnya.
Mulailah Muhdi muda masuk kepengurusan PGRI Jawa Tengah di bagian konsultasi dan bantuan hukum. Reformasi menurutnya awal dari nasib rentan seorang guru. Muncul UU Perlindungan Anak yang memposisikan guru sebagai pihak yang serba salah. Guru dituntut sebagai pengajar yang juga membentuk karakter anak.Tetapi keras sedikit diperkarakan. Dulu anak diselentik biasa, era reformasi jadi masalah hukum.
“Saat itu saya banyak sekali melakukan pembelaan pada guru. Selain mudah dikriminalisasi, tiba-tiba guru yang semula pensiun 60 tahun, menjadi 56 tahun. Itupun juga saya bela dengan lahirnya UU Guru dan Dosen. Kita proses sejak reformasi dan alhamdulillah sukses, sehingga pensiun guru kembali 60 tahun, tunjungan profesi guru juga hadir satu kali gaji sampai sekarang,”ujarnya.
Guru pun euforia. Namun hanya sebentar. Karena deretan masalah pun muncul. Selain kriminalisasi, juga masalah tuntutan afirmasi kemudahan agar guru tua tidak harus menempuh S1. Maka pada era SBY, guru masa kerja 20 sampai 50 tahun langsung dapat tunjangan profesi, tanpa harus menempuh sarjana.
“Kalau saya dikatakan pembela guru, ini baru cerita awal perjuangan. Karena masih panjang dan berliku jalan membela guru,”kata Muhdi.
Tahun 2017 pemerintah memoratorium pengangkatan guru honorer yang jumlahnya hampir 1 juta menjadi ASN. Tetapi harus tes. Muhdi dan PGRI menginisiasi dan mengajak gubernur Jateng Ganjar Pranowo waktu itu untuk meyakinkan presiden agar guru honorer dipermudah tes jadi ASN.
“Waktu itu saya katakan kepada pak Menteri Pendidikan pak Nadiem Makarim, semasa covid 19, kalau tidak ada guru honorer, pendidikan kolaps.”
Maka melalui menteri Nadiem, kuota guru honorer yang diangkat jadi ASN dinaikan jadi 1 juta. Sayangnya, tidak diikuti kemauan daerah untuk mengisi kuota, karena alasan sumber gaji. Munculah masalah lagi, honorer lolos tes tetapi kok tidak diangkat. Maka lahirnya honorer katagori P1 dan guru non ASN. Namun semua itu sekarang sudah selesai. Untuk membantu honorer lulus tes, waktu itu Muhdi bersama PGRI sampai harus membuat pelatihan se Indonesia.
“Pak menteri Nadiem sampai WA saya terimakasih Prof Muhdi, hasil tes bagus dari pelatihan yang diadakan PGRI. Saya seneng akhirnya PGRI diapreasi.”
TERPILIH ANGGOTA DPD
Singkat cerita, pada Pemilu 2024, Muhdi terpilih sebagai anggota DPD. Karena misinya ingin guru dapat status yang jelas, maka diapun ditugaskan di Komite I, yang salah satunya mengurus masalah ASN. Sejak dia dilantik, itulah tahun terakhir UU ASN mentolerir honorer masih boleh ada di instansi pemerintah. Tahun 2025 dan seterusnya honorer harus ikut seleksi jadi PPPK atau PPPK Paruh waktu.
“Kami dorong, semua honorer ikut tes, yang sudah putus asa semangat lagi, termasuk honorer luar guru. Presiden Prabowo katakan, target selesai paling lambat September untuk PPPK penuh waktu, dan paling lambat Desember untuk PPPK paruh waktu. Dan tahun 2025, semuanya sudah terangkat. Bahkan di Jawa Tengah semua honorer katagori P1 hingga P5 bisa ikut tes dan berhasil,”kata Muhdi.
“Itulah cita cita PGRI, yakni menjaga NKRI, kedua memajukan pendidikan, ketiga membantu kesulitan guru.”
HARAPAN PENDIDIKAN
Indonesia emas 2045, kata Muhsi, kuncinya adalah pendidikan. Maka nasib guru harus diperjelas. Ada tiga hal yang wajib diraih. Guru haru unggul, bearti dia harus kapabel dan sejahtera. Guru harus diberi status yang pasti, gaji yang layak, dan perlindungan. Saat ini Muhdi memperjuangkan agar UU Sisdiknas mengakomodir tiga hal itu. Atau setidaknya guru ditambah hak imunitas. Atau pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan guru.
“Negara manapun mengatakan kualitas pendidikan yang tinggi, karena gurunya berkualitas dan sejahtera. Ga usah lah guru kita dibayar Rp 100 juta per bulan, cukuplah semua guru dapat tunjangan profesi satu kali gaji pokok pegawai negeri, termasuk guru swasta, dan itu dibayarkan setiap bulan, itu sudah cukup baik menjadi harapan,”harapnya.
Melalui DPD, Muhdi juga berjuang memastikan anggaran pendidikan 20 persen di ABPBN itu benar-benar untuk pendidikan bukan untuk lainya. “Saya berharap pak presiden, kalau MBG terus berjalan jangan mengambil anggaran dari pendidikan.” (jan/has)