JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG — Keberadaan koperasi di Jawa Tengah digadang-gadang sebagai penguat ekonomi rakyat. Sebab, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, koperasi harus hadir sebagai hub pendampingan ekonomi rakyat, terutama untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas. Menurutnya, peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026 di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa, 14 April 2026.
“Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat,” ujar Luthfi.
Sebab, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Jawa Tengah memiliki 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota. Total aset koperasi di Jawa Tengah mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha Rp43,78 triliun, serta imbal hasil kepada anggota sebesar Rp1,16 triliun.
Senyampang dengan itu, saat ini juga ada sebanyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 8.523 KDKMP di Jawa Tengah, sebanyak 6.271 unit telah beroperasi dan 1.466 unit telah memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi.
Luthfi berharap, Koperasi Merah Putih bisa segera bergerak memperkuat ekonomi desa. Ke depan, KDKMP diharapkan berkembang menjadi pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal. “Ini penting karena merupakan penguatan ekonomi di desa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong mengambil peran lebih nyata dalam transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, penguatan usaha dan jaringan, serta advokasi dan perlindungan koperasi.
“Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama membangun kesejahteraan dan keadilan,” ujar Luthfi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Dekopinwil Jawa Tengah diharapkan bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi untuk menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di daerah.
“Amanah ini menjadi tidak ringan karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop,” ujarnya.
Ia menyebut, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP.
Menurut dia, penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga. Salah satunya dengan memprioritaskan produk UMKM lokal Jawa Tengah untuk masuk ke gerai-gerai koperasi desa/kelurahan.
Ferry menambahkan, gerakan koperasi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat dan pascaproduksi, agar efek ekonominya lebih luas.
Ia menilai pengembangan koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah.
“Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” ujar Ferry.
Ferry juga berharap Dekopinwil Jawa Tengah dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dirasakan luas. (ucl)
