JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG– Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah terus memberikan perhatian serius terhadap isu kebencanaan di wilayahnya. Hal ini ditegaskan saat Anggota Komisi E DPRD Jateng, Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd., memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.
Pertemuan strategis tersebut digelar di Kantor BPBD Jateng pada Rabu (15/7). Pertemuan yang dikemas dalam Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana ini bertujuan mengevaluasi data bencana terkini sekaligus memetakan strategi penanggulangan risiko ke depan.
Data BPBD menunjukkan wilayah Jawa Tengah memiliki kerawanan bencana yang tinggi dan kompleks, mulai dari hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan) hingga geologi (erupsi gunung berapi, gempa bumi). Menghadapi dinamika cuaca kedepan, DPRD Jateng menekankan pentingnya langkah konkret yang berfokus pada mitigasi hulu, bukan sekadar tanggap darurat.
Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd. menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus bertransformasi dari sekadar respons kejadian (response-centric) menjadi pengelolaan risiko preventif (risk-management).
“Jawa Tengah adalah supermarket bencana. Berdasarkan evaluasi data historis kebencanaan kita, tantangan ke depan akan semakin kompleks akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, paradigma kita harus bergeser secara total ke arah pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis komunitas. Anggaran, regulasi, dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan,” ujar Ida Nurul Farida.
Legislator berlatar belakang pendidik ini juga menggarisbawahi pentingnya Edukasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan. Menurutnya, pemetaan wilayah rawan oleh BPBD harus diintegrasikan ke dalam program edukasi masif bagi sekolah dan kelompok rentan, seperti perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas.
Sinergi dan Rekomendasi Strategis Kebencanaan
Pertemuan tersebut menyepakati beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat penanggulangan bencana di Jawa Tengah ke depan. Langkah utama meliputi optimalisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) melalui pemeliharaan dan penambahan alat di titik-titik kritis rawan longsor serta banjir bandang. Selain itu, disepakati pula penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan mengintegrasikan kurikulum kebencanaan dasar di sekolah demi membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Akselerasi pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah berisiko tinggi juga terus didorong agar masyarakat memiliki kapasitas mandiri saat terjadi kedaruratan. Sementara dari sisi kebijakan fiskal, DPRD berkomitmen mengawal alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) secara proporsional agar pos tanggap darurat serta pasca-bencana (rehabilitasi-rekonstruksi) tetap memadai dan tepat sasaran.
Merespons hal tersebut, pihak BPBD Provinsi Jawa Tengah menyambut baik komitmen dan dukungan penuh dari DPRD Jateng. BPBD menegaskan bahwa kesiapan personel, pemutakhiran data berbasis teknologi, serta sinergi dengan stakeholder (pentahelix) menjadi kunci utama dalam meminimalisir indeks risiko bencana dan meniadakan korban jiwa di Jawa Tengah.
Melalui sinergi ini, DPRD Jateng dan BPBD Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan resiliensi daerah demi mewujudkan Jawa Tengah yang aman, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi setiap potensi ancaman bencana di masa depan. (biz/has)
